benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2026 mulai mendapat perhatian serius. Potensi defisit APBD yang cukup besar mendorong pemerintah daerah bersama DPRD Kaltim membahas langkah-langkah efisiensi untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Salah satu opsi yang mengemuka dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah pengurangan belanja daerah hingga sekitar Rp2 triliun. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan sebagai antisipasi terhadap tekanan keuangan yang diperkirakan terjadi sepanjang tahun berjalan.
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini menuntut adanya penyesuaian antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja yang terus meningkat.
“Dalam rapat disampaikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pemangkasan anggaran sekitar Rp2 triliun. Ini sedang kami bahas bersama untuk menjaga stabilitas APBD,” ujarnya.
Menurut Sarkowi, proses rasionalisasi anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Ia menambahkan, pemangkasan belanja tersebut belum tentu sepenuhnya mampu menghilangkan potensi defisit. Namun setidaknya dapat menjadi langkah awal untuk meredam tekanan terhadap keuangan daerah.
Selain itu, ketidakpastian sejumlah transfer dana dari pemerintah pusat juga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi APBD Kaltim. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan hak-hak daerah dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
Di tengah pembahasan efisiensi anggaran, muncul pula sejumlah alternatif penghematan biaya operasional pemerintahan. Salah satunya adalah wacana penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Skema yang dibahas memungkinkan ASN bekerja dari kantor selama tiga hari dalam sepekan dan menjalankan tugas secara daring dari rumah pada hari lainnya. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan pengeluaran operasional, mulai dari penggunaan listrik, pendingin ruangan hingga biaya transportasi.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar setiap kebijakan penghematan tetap mempertimbangkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
“Efisiensi penting, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama,” tegas Sarkowi.
Saat ini, DPRD dan Pemprov Kaltim masih terus membahas berbagai skenario penyesuaian anggaran guna menjaga keseimbangan antara kondisi fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik yang harus tetap berjalan optimal. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
