benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Program bantuan pendidikan Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyalurkan dana sebesar Rp288,5 miliar kepada 63.603 mahasiswa. Namun, besarnya anggaran yang telah digelontorkan tersebut belum diikuti dengan data yang menunjukkan sejauh mana program mampu meningkatkan angka masyarakat Kaltim yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengakui pihaknya hingga kini belum memiliki instrumen pengukuran yang secara khusus dapat melihat dampak Gratispol terhadap peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.
Menurutnya, pemerintah juga belum memiliki data rinci mengenai perubahan pilihan lulusan sekolah, khususnya siswa SMK yang sebelumnya memilih bekerja tetapi kemudian memutuskan melanjutkan kuliah setelah adanya program bantuan tersebut.
“Memang sampai hari ini kami belum mengukur secara detail. Untuk lulusan-lulusan SMK yang awalnya bekerja kemudian berubah menjadi kuliah sambil bekerja, kami belum ada hitungan pastinya. Tapi insyaallah itu menjadi catatan kami ke depan untuk melakukan pengukuran,” ujar Rahmat, Senin (27/7/2026).
Selama ini, evaluasi program Gratispol masih lebih banyak melihat sisi penyaluran bantuan, seperti jumlah penerima dan besaran anggaran yang telah direalisasikan.
Padahal, menurut Rahmat, indikator keberhasilan program juga perlu melihat dampak yang ditimbulkan, termasuk apakah bantuan tersebut benar-benar mampu membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala biaya.
Berdasarkan data Disdikbud Kaltim, hingga tahap ketiga program Gratispol telah menjangkau 63.603 mahasiswa yang tersebar di 52 perguruan tinggi.
Jumlah tersebut terdiri atas tujuh perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta. Total dana yang telah disalurkan mencapai Rp288,5 miliar dari keseluruhan pagu anggaran Gratispol yang mencapai Rp1,377 triliun.
Rahmat mengatakan pemerintah akan menjadikan pengukuran dampak sebagai salah satu bahan evaluasi untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.
“Itu memang menjadi catatan kami ke depan supaya bisa kami ukur,” katanya.
Ia menilai pengukuran tersebut penting agar pemerintah tidak hanya mengetahui berapa banyak mahasiswa yang menerima bantuan, tetapi juga dapat melihat perubahan yang terjadi setelah program berjalan.
Dengan adanya indikator yang lebih terukur, efektivitas Gratispol diharapkan dapat dievaluasi secara objektif dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pendidikan selanjutnya.
Di sisi lain, Disdikbud Kaltim terus melakukan sosialisasi terkait mekanisme pelaksanaan program kepada sekolah-sekolah di berbagai kabupaten dan kota.
Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memastikan pihak sekolah memahami tata cara pelaporan serta penggunaan program sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berkeliling ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta untuk menjelaskan bagaimana membuat laporan dan bagaimana penggunaan program tersebut,” pungkas Rahmat. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
