benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud tegas menolak rencana pengalihan transaksi keuangan pemerintah daerah dari bank pembangunan daerah ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurut Hasanuddin, kebijakan tersebut tidak sekadar menyangkut perpindahan layanan perbankan, tetapi juga berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang selama ini berputar di daerah.
Ia menilai Bankaltimtara sebagai bank pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian sekaligus pendapatan daerah. Transaksi pemerintah yang dilakukan melalui bank daerah dinilai turut memberikan keuntungan yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu kan hampirnya ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD,” kata Hasanuddin saat ditemui, Senin (14/9/2026).
Hasanuddin mengingatkan, kondisi fiskal daerah saat ini justru membutuhkan penguatan sumber-sumber pendapatan. Terlebih, pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi serta perubahan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia khawatir jika transaksi pemerintah daerah dialihkan ke bank nasional, keuntungan dari aktivitas tersebut tidak lagi memberikan dampak ekonomi secara optimal bagi daerah.
“Kalau dipindah ke Bank Himbara, bank nasional, berarti kan akan berpindah itu PAD-nya tidak lagi kepada daerah tadi jadi nasional. Saya pribadi tidak setuju dong,” tegasnya.
Menurutnya, Bankaltimtara sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diperkuat, baik dari sisi sarana maupun kapasitas layanan. Hal itu penting agar kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan.
Terlebih, Bankaltimtara selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem transaksi pemerintah daerah. Di Samarinda, bank tersebut juga berperan dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan mendukung digitalisasi transaksi pemerintahan.
Hasanuddin menyebut kontribusi Bankaltimtara terhadap daerah bukan sesuatu yang kecil. Pada 2026, dividen bank tersebut disebut mencapai sekitar Rp300 miliar dan menjadi salah satu sumber yang menopang APBD Kaltim.
“Harusnya sarana dan prasarana apapun itu ditingkatkan untuk daerah demi pendapatan daerah. Kita ada efisiensi, DBH tidak dibagi. Kalau semuanya dipindah ke sana, ya bagaimana kita di daerah?” ujarnya.
Karena itu, Hasanuddin menegaskan DPRD Kaltim akan tetap memperjuangkan agar kepentingan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan terkait pengelolaan transaksi pemerintah.
“Saya secara pribadi tidak menyetujui tentunya. Aku tetap berpihak di pemerintahan daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
