benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Rencana penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur hingga kini masih dinanti kepastiannya. Kondisi tersebut membuat DPRD Kaltim harus menunggu sembari menyesuaikan perencanaan anggaran daerah.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengaku pihaknya masih menaruh harapan terhadap janji pemerintah pusat untuk menambah DBH bagi daerah.
“Oh janjinya kan gitu, katanya mau ditambah. Ya kita tunggulah. Dengan harap, penuh harap gitu ya. H2C, harap-harap capek,” ujar Samsun.
Menurutnya, kepastian waktu pencairan menjadi penting karena DPRD Kaltim saat ini tengah berproses membahas APBD Perubahan. Jangan sampai tambahan DBH justru masuk setelah pembahasan anggaran selesai.
Samsun khawatir kondisi tersebut membuat dana tambahan tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah yang dinilai mendesak saat ini.
“Jangan nanti kita sudah berbahas perubahan, APBD perubahan, itu barang baru masuk. Masuk-masuknya nanti dipakainya 2027, padahal laparnya sekarang,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat tidak memperlambat penyaluran DBH sehingga daerah memiliki kepastian dalam menyusun program dan kebutuhan anggaran.
Namun, Samsun mengakui daerah memiliki keterbatasan untuk mendesak pemerintah pusat. Ia bahkan melontarkan sindiran bernada satire terkait posisi daerah terhadap pemerintah pusat.
“Siapa yang berani mendesak pemerintah pusat, bos? Di sana ketua-ketua partai. Kita ini Korea-Korea, enggak akan berani kita,” kelakarnya.
Meski begitu, DPRD Kaltim disebut telah berupaya memperjuangkan kepentingan daerah dengan melakukan komunikasi langsung ke pemerintah pusat.
Samsun mengungkapkan, pihaknya sempat mengajukan audiensi dengan Komisi XII DPR RI untuk membahas persoalan DBH. Surat permohonan pertemuan bahkan telah dilayangkan, namun agenda tersebut batal.
“Legislatif sudah berupaya untuk menemui Komisi XII, tapi enggak diterima. Kita pernah berusaha ke Jakarta, kita berdua bersurat, kita sudah minta jadwal, enggak diterima,” ungkapnya.
Menurut Samsun, pembatalan pertemuan tersebut disampaikan dengan alasan kesibukan pihak DPR RI.
“Tiba-tiba dibatalin, tidak diterima. Alasan mereka banyak kesibukan. Tuan-tuan yang di sana kan memang sibuk. Kita ini Korea-Korea saja yang perlu dengan mereka,” pungkas Samsun. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
