SAMARINDA – Polemik penyesuaian alokasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bagi hasil pajak antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berpotensi berdampak besar terhadap kondisi keuangan daerah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan, kebijakan pengurangan alokasi pendapatan tersebut berisiko menimbulkan beban kewajiban hingga Rp209 miliar yang harus ditanggung melalui APBD 2027.
Besaran pengurangan yang diterima Samarinda mencapai 26,24 persen dari target awal. Rinciannya, lebih dari Rp70 miliar berasal dari komponen opsen pajak, sedangkan sekitar Rp139 miliar lainnya bersumber dari bagi hasil pajak.
Menurut Andi Harun, persoalan ini tidak sekadar menyangkut berkurangnya penerimaan daerah. Penyesuaian yang dilakukan ketika tahun anggaran telah berjalan justru berpotensi mengganggu pembiayaan sejumlah kegiatan pemerintah yang sebelumnya sudah direncanakan dan dilaksanakan.
“Dan itu angka sangat besar di saat kondisi di akhir tahun anggaran berjalan. Sementara kebijakan penyesuaian alokasi itu dilakukan di akhir tahun, pasti dampaknya adalah utang,” ujar Andi Harun baru-baru ini.
Dia menjelaskan, APBD Perubahan Samarinda telah disepakati bersama DPRD. Bahkan, sejumlah program sudah memasuki tahap pelaksanaan sehingga pemerintah kota memiliki kewajiban pembayaran yang tidak bisa dibatalkan begitu saja.
Apabila pengurangan pendapatan tersebut tetap diberlakukan, Pemkot Samarinda harus menanggung kekurangan anggaran yang berpotensi menjadi utang pada tahun berikutnya.
“Sementara itu adalah kewajiban yang mengikat bagi pemerintah kota. Berarti kita akan menanggung utang sebesar Rp209 miliar yang akan menjadi beban kewajiban pada APBD 2027,” tegasnya.
Dampaknya, ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan pada 2027 juga terancam menyempit. Sebab, sebagian anggaran harus dialokasikan terlebih dahulu untuk menyelesaikan kewajiban yang muncul akibat penyesuaian penerimaan pada tahun sebelumnya.
Andi Harun menegaskan, Pemkot tidak memiliki pilihan untuk mengabaikan kewajiban tersebut. Seluruh pembayaran yang telah mengikat tetap harus diselesaikan meskipun harus dibebankan pada APBD tahun berikutnya.
“Suka tidak suka, akan menjadi utang. Karena dia utang, itu kewajiban, kan? Kewajiban tidak bisa kita abaikan. Itu akan kita bayarkan pada tahun 2027,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah menggelar rekonsiliasi penerimaan pajak bersama Pemprov Kaltim pada 27 Oktober 2026. Pertemuan yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda Neneng Chamelia Shanti tersebut membahas pencocokan penerimaan opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk periode Juni hingga September 2026.
Dari data realisasi Januari-September 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda tercatat mencapai Rp878,32 miliar atau mengalami pertumbuhan 4,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, penerimaan dari sektor opsen kendaraan memperlihatkan perkembangan berbeda. Opsen PKB tercatat Rp83,77 miliar atau meningkat 10,24 persen. Sementara opsen BBNKB sebesar Rp59,51 miliar justru mengalami penurunan 16,38 persen.
Dalam rekonsiliasi tersebut, Neneng menekankan pentingnya menjadikan data penerimaan yang terukur sebagai acuan dalam menyusun anggaran daerah.
“Perencanaan pendapatan harus berpijak pada kondisi yang bisa kita ukur. Kita perlu melihat potensi yang benar-benar dapat direalisasikan agar kebijakan anggaran yang disusun tetap realistis,” ujar Neneng, 28 Oktober lalu.
Dia juga mengingatkan agar penentuan belanja pemerintah disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Setiap program harus mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran.
Pemkot Persoalkan Dasar Hukum dan Formula Penghitungan
Di luar dampak terhadap APBD, Andi Harun turut mempertanyakan landasan hukum dan metode penghitungan yang digunakan Pemprov Kaltim dalam menetapkan penyesuaian alokasi opsen serta bagi hasil pajak.
Pemkot Samarinda menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu ditinjau kembali, mulai dari penerapan norma hukum, dasar kewenangan, hingga formula penghitungan distribusi pendapatan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Andi Harun berpendapat, penetapan alokasi semestinya didukung dokumen penghitungan atau kertas kerja secara terperinci. Dengan begitu, setiap perubahan nilai penerimaan dapat dijelaskan secara transparan dan dipertanggungjawabkan.
“Kami menemukan dari aspek dasar hukum atau implementasi norma mengenai penetapan alokasi itu yang seharusnya bisa dikoreksi,” ungkapnya.
Dia menyebut terdapat tiga hal yang perlu diperiksa secara menyeluruh, yakni ketepatan penerapan norma hukum, formula penghitungan, serta asumsi yang digunakan dalam menentukan besaran alokasi.
Dalam hal ini, Pemkot merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian pendapatan pajak.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot telah mengirimkan surat keberatan sekaligus permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Andi Harun mengatakan, langkah tersebut ditempuh melalui mekanisme administratif antarpemerintahan. Dia juga mengaku telah berkomunikasi secara pribadi dengan gubernur melalui WhatsApp dan mendapatkan respons positif terkait permohonan tersebut.
“Kami merespons melalui surat permohonan perihal suratnya itu adalah keberatan dan permohonan peninjauan kembali. Tentu keberatannya ada dasar-dasar kami sampaikan dalam surat,” katanya.
Meski demikian, karena belum mendapatkan keputusan akhir, Pemkot berencana kembali melayangkan surat kedua kepada gubernur.
Andi Harun juga akan menyampaikan persoalan tersebut secara resmi kepada DPRD Samarinda. Menurutnya, perubahan alokasi pendapatan ini berkaitan langsung dengan kemampuan keuangan daerah dan kesepakatan penganggaran yang sebelumnya telah dibangun bersama legislatif.
Dia mengaku telah menyampaikan rencana tersebut secara lisan kepada Ketua DPRD Samarinda dengan disaksikan sejumlah anggota dewan. Pertemuan lanjutan diharapkan dapat terlaksana dalam pekan ini atau paling lambat awal pekan berikutnya.
Jalur Hukum Masih Terbuka
Andi Harun belum memastikan langkah hukum yang akan ditempuh apabila Pemprov Kaltim tidak mengakomodasi permintaan koreksi dari Pemkot Samarinda.
Namun, dia menegaskan bahwa jalur hukum tetap menjadi salah satu opsi apabila perbedaan pandangan mengenai dasar hukum dan tata kelola pembagian pendapatan daerah tidak menemukan penyelesaian.
Menurutnya, pengujian melalui mekanisme hukum dapat menjadi jalan untuk menentukan pihak mana yang memiliki dasar argumentasi lebih kuat.
“Nah, kalaupun pada akhirnya nanti tidak ada koreksi, tidak ada peninjauan kembali, maka jalur yang paling fair untuk diuji dalil mana yang kira-kira benar adalah melalui langkah hukum,” ujarnya.
Meski begitu, penyelesaian tidak harus selalu berujung di pengadilan. Andi Harun membuka peluang untuk menggunakan fasilitas lembaga pemeriksa maupun institusi yang memiliki kewenangan pengawasan dan supervisi.
“Siapa tahu dengan melalui fasilitas itu, tidak perlu sampai ke pengadilan,” tuturnya.
Dia menegaskan, keberatan yang disampaikan Pemkot Samarinda bukan dimaksudkan untuk memperkeruh hubungan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Persoalan tersebut, kata dia, harus dilihat sebagai upaya memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
Andi Harun juga tidak serta-merta mengklaim bahwa Pemkot Samarinda berada pada posisi yang paling benar. Sebaliknya, dia menginginkan adanya pengujian secara objektif terhadap perbedaan pandangan yang muncul di antara kedua pemerintahan.
“Saya tidak ingin mengklaim bahwa Pemerintah Kota Samarinda benar, tapi juga belum tentu juga provinsi benar. Nah, berarti ada dua hal yang secara administratif dan penilaian dari sisi tata kelola keuangan yang bertentangan secara diametral,” katanya.
Dia berharap Pemprov Kaltim membuka ruang rekonsiliasi dan bersedia melakukan penghitungan ulang terhadap alokasi yang dipersoalkan, baik secara keseluruhan maupun pada komponen tertentu.
Menurutnya, koreksi terhadap kebijakan pemerintahan merupakan hal yang wajar apabila ditemukan ketidaktepatan dalam proses penetapannya.
“Yang paling terpenting kan bukan karena kita mampu mencegah kesalahan, tapi yang jauh lebih bijak lagi kalau kita ada kesalahan mampu mengakui dan melakukan koreksi atas kesalahan itu,” tandasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli






