benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Wacana pembatasan gerai ritel modern hingga ke wilayah desa mendapat dukungan dari legislatif daerah.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai langkah tersebut penting untuk melindungi ekonomi kerakyatan dari tekanan ekspansi minimarket berjaringan.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyampaikan rencana pemerintah pusat untuk menyetop izin baru ritel modern.
Kebijakan itu dikaitkan dengan masifnya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas sebagai penggerak ekonomi desa. Viktor menilai tanpa pembatasan kuota, gerai ritel modern berpotensi terus merambah hingga ke kampung-kampung dan memukul pelaku usaha kecil serta pasar rakyat.
“Kalau pasar modern tidak dibatasi, mereka bisa masuk sampai desa. Tokoh-tokoh ekonomi rakyat pasti kalah bersaing,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata membatasi investasi, melainkan memastikan ekonomi lokal tetap menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat distribusi barang, menciptakan kesetaraan harga, sekaligus menjaga stabilitas inflasi di wilayah tertentu.
Ia juga menanggapi kekhawatiran soal potensi berkurangnya lapangan kerja akibat pembatasan izin minimarket. Menurut Viktor, koperasi tetap memiliki peluang menyerap tenaga kerja jika dikelola secara profesional.
“Masalah tenaga kerja bisa diatasi kalau koperasi mampu meningkatkan kompetensi SDM-nya. Itu yang harus diperkuat supaya bisa setara dengan pasar modern,” tutupnya.
Wacana ini diperkirakan akan memicu diskusi lebih luas, terutama terkait keseimbangan antara investasi ritel modern dan keberlangsungan usaha rakyat di tingkat desa. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Endah Agustina
