benuakaltim.co.id, SAMARINDA — Suasana rapat konsultasi pimpinan DPRD Kalimantan Timur diwarnai ketegangan antara Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, dan Anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud. Perselisihan dipicu pernyataan Syahariah di grup WhatsApp internal DPRD yang dinilai menyinggung secara personal.
Dalam pesan tersebut, Syahariah menuliskan kalimat bernada sindiran yang membuat Reza merasa keberatan. Ia menilai grup tersebut seharusnya digunakan sebagai ruang komunikasi kedinasan, bukan untuk melontarkan pernyataan pribadi.
“Saya melakukan pembelaan pribadi, dan memang saya memperjuangkan masyarakat Kaltim untuk dimasukkan ke dalam jadwal Banmus terkait hak angket ini. Dan memang benar saya yang ingin menjadwalkan,” ujar Reza.
Reza juga membantah tudingan bahwa Fraksi Gerindra dan fraksi lain tidak turun saat aksi demonstrasi. Ia menegaskan, pihaknya turut hadir dalam Aksi 214 jilid I dan bahkan menerima audiensi masyarakat, sementara Fraksi Golkar disebut tidak ikut dalam pertemuan tersebut.
“Dia mengatakan kami tidak turun itu tidak benar. Tidak boleh sebuah fraksi mencampuri urusan fraksi lain. Kami punya tanggung jawab masing-masing. Justru kami yang selama ini turun menghadapi massa,” tegasnya.
Merasa pernyataan tersebut telah melanggar etika, Reza resmi melaporkan Syahariah ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim.
“Ini soal etika dan marwah. Dari keluarga saya tidak pernah diajarkan berbicara seperti itu. Grup ini forum kedinasan, harus dijaga untuk saling menghormati,” katanya.
Ia pun menegaskan sikap keberatannya secara terbuka. “Saya, Akhmed Reza Fachlevi dari Fraksi Gerindra, menyatakan keberatan atas pernyataan yang diucapkan Syahariah Mas’ud,” lanjutnya.
Sementara itu, Syahariah Mas’ud mengakui pernyataannya dilatarbelakangi emosi. Ia mengaku kecewa karena merasa Fraksi Golkar tidak mendapat respons saat berinisiatif menemui massa aksi.
“Saya ingin memperjelas soal yang disampaikan di grup. Saya kecewa saat Fraksi Golkar sudah siap menemui massa, fraksi lain tidak ada yang muncul,” ungkapnya.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, tidak terlihat kehadiran anggota dewan dari berbagai fraksi, termasuk Golkar, saat aksi 214 jilid II berlangsung hingga massa membubarkan diri.
Persoalan ini kini bergulir ke Badan Kehormatan DPRD Kaltim untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
