benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian terhadap arah belanja daerah seiring terbatasnya kemampuan fiskal tahun ini. Sejumlah program yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak berpotensi ditunda agar anggaran tetap difokuskan pada sektor pelayanan dasar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Muhaimin, mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang ada. Banyaknya usulan dari perangkat daerah tidak seluruhnya dapat diakomodasi karena ruang fiskal yang terbatas.
“Usulan program memang cukup banyak, tetapi kemampuan anggaran kita terbatas. Karena itu, ada sejumlah kegiatan yang sifatnya belum prioritas dan masih memungkinkan untuk ditunda,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).
Ia menegaskan, penundaan program bukan berarti dibatalkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Menurut Muhaimin, pemerintah tetap memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Program-program yang menyangkut pelayanan dasar tidak bisa ditunda. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan standar pelayanan minimal tetap menjadi fokus utama pemerintah,” katanya.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyesuaikan kembali rencana kegiatan yang telah disusun agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
“Setiap perangkat daerah harus menyesuaikan programnya dengan kondisi fiskal yang tersedia sehingga belanja pemerintah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Meski menerapkan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim tetap memberikan ruang bagi program-program strategis yang menjadi prioritas kepala daerah dan memiliki dampak besar bagi masyarakat.
Muhaimin menambahkan, arah kebijakan belanja daerah akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama DPRD Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga Juli.
“Dari pembahasan KUA-PPAS nanti akan terlihat secara lebih jelas program mana yang diprioritaskan untuk dilaksanakan dan mana yang perlu dijadwalkan kembali sesuai kemampuan anggaran,” tuturnya.
Ia menilai kondisi fiskal saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di tengah keterbatasan pendapatan daerah, pemerintah memilih mempertahankan alokasi untuk pelayanan dasar dibanding memaksakan pelaksanaan program yang belum mendesak. Prinsipnya, setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Endah Agustina
