benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Federasi Kurash Indonesia (Ferkusi) Kaltim memastikan pelaksanaan cabang olahraga kurash pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 di Kabupaten Paser akan sepenuhnya didukung oleh sumber daya manusia (SDM) lokal.
Keputusan tersebut diambil setelah Ferkusi menilai kualitas juri dan wasit daerah telah memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mengawal jalannya pertandingan secara profesional.
Sekretaris Umum Ferkusi Kaltim, Rudi Hartono, mengatakan seluruh kebutuhan juri pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu akan dipenuhi oleh tenaga yang berasal dari Kaltim.
Menurutnya, perkembangan kualitas perangkat pertandingan kurash di daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Saat ini, Kaltim telah memiliki sejumlah juri dan wasit yang mengantongi lisensi nasional, bahkan sebagian di antaranya telah memiliki sertifikasi tingkat B nasional.
Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk memimpin pertandingan resmi baik di tingkat provinsi maupun nasional.
“Untuk kebutuhan juri sudah lengkap. Semuanya akan menggunakan juri lokal. Kita memiliki juri dan wasit yang sudah bertaraf nasional, termasuk yang telah mengantongi sertifikat B nasional,” ujar Rudi.
Tidak hanya sektor penjurian, Ferkusi Kaltim juga telah menyiapkan komposisi perangkat perwasitan yang akan bertugas selama pelaksanaan Porprov.
Sebanyak 80 persen wasit yang diterjunkan berasal dari kabupaten dan kota se-Kaltim, sedangkan sisanya berasal dari unsur Pengurus Provinsi Ferkusi Kaltim untuk mengisi kebutuhan teknis tertentu.
Rudi menjelaskan, keterlibatan perangkat dari Pengprov diperlukan karena sejumlah aspek pertandingan kurash saat ini telah menggunakan teknologi digital.
Sistem tersebut mencakup pengelolaan skor pertandingan hingga pengoperasian papan skor elektronik atau scoring board yang membutuhkan operator berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan khusus.
Menurutnya, penggunaan sistem digital menjadi bagian penting dalam memastikan pertandingan berjalan sesuai regulasi dan standar kompetisi modern.
Karena itu, panitia harus memastikan seluruh petugas yang menangani perangkat tersebut memiliki kemampuan teknis yang memadai.
“Beberapa bagian yang berkaitan dengan sistem digital, scoring board, dan kebutuhan teknis penting lainnya memang memerlukan operator yang telah mendapat pelatihan khusus,” katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan tersebut telah disampaikan kepada panitia pelaksana di Kabupaten Paser.
Hasil koordinasi menunjukkan panitia memahami pentingnya keberadaan tenaga teknis yang kompeten dan mendukung langkah yang diambil Ferkusi Kaltim.
“Setelah kami berkoordinasi dengan panitia pelaksana di daerah, mereka juga memahami kebutuhan tersebut dan tidak mempermasalahkannya,” lanjutnya.
Lebih jauh, keputusan untuk tidak melibatkan juri maupun wasit dari Pengurus Besar (PB) Ferkusi Indonesia tidak hanya didasarkan pada kesiapan teknis.
Ferkushi Kaltim melihat Porprov sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas SDM olahraga daerah melalui pemberian kesempatan yang lebih luas kepada perangkat pertandingan lokal.
Menurut Rudi, selama ini pembinaan terhadap juri dan wasit kurash di Kaltim terus dilakukan secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, kemampuan mereka perlu diuji dan diasah melalui keterlibatan langsung dalam ajang resmi seperti Porprov.
“Kami ingin memaksimalkan fungsi dan peran wasit serta juri yang ada di Kaltim. Mereka sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga layak diberi kesempatan untuk bertugas secara penuh,” tegasnya.
Selain mendukung pengembangan kualitas SDM olahraga daerah, penggunaan perangkat pertandingan lokal juga dinilai memberikan keuntungan dari sisi efisiensi anggaran.
Dengan tidak mendatangkan perangkat pertandingan dari luar daerah, biaya penyelenggaraan dapat ditekan dan dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas.
Ferkusi Kaltim berharap kebijakan tersebut dapat menjadi contoh dalam upaya pemberdayaan SDM olahraga daerah sekaligus memperkuat kemandirian penyelenggaraan event olahraga di Kaltim.
“Pertimbangannya juga soal efisiensi. Daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk mendatangkan perangkat dari luar, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih memerlukan dukungan,” pungkas Rudi. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
