benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur memanggil jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meminta penjelasan terkait masih banyaknya jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Pembahasan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (29/6/2026), yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi, Plt Kepala BKD, serta Kepala Biro Organisasi Setda Kaltim.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, mengatakan pihaknya ingin memastikan kapan kekosongan jabatan definitif tersebut akan diselesaikan.
“Hasil koordinasi tadi, insyaallah seluruh jabatan yang masih diisi Plt ditargetkan sudah definitif pada Juli 2026,” ujar Agus usai rapat.
Menurut politisi Gerindra itu, keterlambatan pengisian jabatan bukan disebabkan faktor subjektif, melainkan karena proses birokrasi dan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salah satu kendalanya adalah penerapan manajemen talenta yang baru mendapatkan kepastian regulasi pada Mei 2026.
Selain itu, kepala daerah yang dilantik pada Februari 2025 juga baru diperbolehkan melakukan pengisian jabatan setelah melewati masa enam bulan.
“Bukan hanya Pemprov Kaltim, sejumlah daerah lain juga mengalami keterlambatan karena penyesuaian manajemen talenta dan aturan BKN,” jelas Agus.
Komisi I menilai terlalu banyak jabatan berstatus Plt dapat menghambat kinerja perangkat daerah. Agus mencontohkan realisasi pendapatan di salah satu dinas strategis yang hingga triwulan kedua baru mencapai sekitar 30 persen dari target.
Menurutnya, pejabat Plt memiliki kewenangan yang terbatas sehingga tidak leluasa mengambil kebijakan strategis, termasuk penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan lapangan.
“Kalau masih dijabat Plt, kewenangannya tidak maksimal. Padahal kepala perangkat daerah yang paling memahami kondisi di lapangan,” tegasnya.
Minta Tim Definitif Segera Terbentuk
DPRD Kaltim berharap Pemprov segera membentuk jajaran pejabat definitif agar target pembangunan dan APBD 2026 dapat tercapai secara optimal.
Meski Gubernur Kaltim telah melantik sembilan pejabat strategis pada hari yang sama, Agus menilai masih ada sejumlah jabatan eselon II yang perlu segera diisi.
“Yang kami inginkan adalah tim pemerintahan yang kuat dan definitif agar target APBD 2026 bisa dicapai dengan lebih maksimal,” pungkas Agus Suwandi. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
