benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Bendahara DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menilai permintaan maaf Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, belum disampaikan secara jelas dan tegas terkait polemik pernyataannya yang menyeret nama Hashim Djojohadikusumo.
Sabaruddin, yang akrab disapa SP, menyoroti isi permintaan maaf yang hanya menyebut “pimpinan nasional” tanpa menyebut pihak yang secara langsung dikaitkan dalam pernyataan sebelumnya.
Menurutnya, hal itu menimbulkan kesan bahwa permintaan maaf tidak disampaikan secara terbuka dan spesifik.
“Idealnya kalau memang ingin meminta maaf secara serius, harus jelas. Ini kapasitasnya sebagai gubernur atau pribadi? Lalu kenapa saat klarifikasi dilakukan lewat video, bukan melalui jumpa pers seperti sebelumnya?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan ketulusan permintaan maaf tersebut, karena dinilai sudah dikemas dalam narasi tertentu, bukan disampaikan secara spontan.
Lebih lanjut, Sabaruddin menilai pernyataan dalam video tersebut justru memunculkan ambiguitas. Pasalnya, saat menyampaikan pernyataan awal, Gubernur menyebut nama Hashim Djojohadikusumo dan Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung. Namun saat meminta maaf, penyebutan itu berubah menjadi istilah umum.
“Kalau menyebut ‘pimpinan nasional’, itu luas sekali. Siapa yang dimaksud? Seharusnya disebutkan secara tegas, apalagi sebelumnya sudah menyebut nama personal, bahkan Presiden,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap terbuka melalui konferensi pers juga dinilai penting sebagai bentuk keseriusan dalam menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Menurutnya, polemik yang terjadi saat ini justru menjadi tontonan publik yang tidak perlu. Ia mengingatkan agar Gubernur lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak kembali menimbulkan kegaduhan.
“Ada pepatah, diam itu emas. Sebaiknya lebih fokus pada introspeksi dan menunjukkan kinerja nyata,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
