benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Permintaan maaf Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, atas polemik yang berkembang belakangan ini mendapat tanggapan dari kader Gerindra Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. Meski mengapresiasi langkah tersebut, Reza menilai permintaan maaf itu belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan.
Menurut Reza, pernyataan Rudy sebelumnya yang membandingkan posisi sang adik, Hijrah Mas’ud, dengan Hashim Djojohadikusumo belum dicabut secara tegas dalam klarifikasinya.
“Saya mengapresiasi atas sikap muhasabah diri yang ditunjukkan gubernur dengan membuat permohonan maaf atas polemik publik. Hanya saja, pernyataan maaf itu tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya, sehingga saya anggap masih setengah hati,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menilai, selama pernyataan tersebut belum dikoreksi secara eksplisit, publik masih berhak mempertanyakan konsistensi sikap gubernur. Terlebih, menurutnya, penyebutan “pimpinan nasional” dalam klarifikasi justru membuka ruang tafsir yang lebih luas.
Reza juga menekankan bahwa klarifikasi yang ideal bukan sekadar meredakan suasana, melainkan memulihkan etika publik dalam relasi kekuasaan.
“Selama belum ada permintaan maaf yang jelas ditujukan kepada Presiden dan Hasyim Djojohadikusumo, publik bisa menilai bahwa gubernur sedang mencoba membenarkan hal yang tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Janji Pengawasan dan Evaluasi
Selain menyoroti substansi permintaan maaf, Reza turut menanggapi langkah Rudy yang menyatakan akan menghapus keterlibatan keluarga dalam struktur Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk posisi Wakil Ketua TAGUPP yang sebelumnya diisi Hijrah Mas’ud.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal komitmen tersebut melalui fungsi pengawasan dewan.
“Kami akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap poin-poin penting yang dijanjikan gubernur,” katanya.
Soroti Minimnya Komunikasi
Lebih jauh, Reza mengingatkan pentingnya sinergi antara eksekutif dengan berbagai elemen, mulai dari legislatif, yudikatif, hingga pers dan masyarakat.
Ia menilai selama ini komunikasi pemerintah daerah terkesan kurang terbuka, bahkan terhadap media.
“Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi. Pers pun kadang tidak dianggap sehingga komunikasi menjadi buntu,” ujarnya.
Menurutnya, kritik dan masukan seharusnya dipandang sebagai bagian dari penguatan demokrasi, bukan ancaman.
“Kalau komunikasi dibangun dengan baik, kritik tidak perlu dianggap sebagai serangan. Justru itu bentuk kepedulian terhadap daerah,” tutupnya.
Sementara itu, Rudy Mas’ud belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi awak media usai kegiatan morning briefing pada hari yang sama. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
