benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda meminta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali digelar untuk mengatasi dampak kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, hingga penurunan kualitas udara.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul dampak fenomena El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal November 2026. Kondisi ini membuat penanganan bencana di Ibu Kota Kalimantan Timur (Kaltim) semakin kompleks.
Kepala BPBD Samarinda, Suwarso, menilai OMC atau hujan buatan diperlukan untuk membantu menekan risiko bencana, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan berkepanjangan.
“Kami mohon OMC tetap direkomendasikan dan dihadirkan lagi di Samarinda,” tegas Suwarso.
Menurutnya, kebakaran lahan paling parah terjadi di Kecamatan Sambutan dan Palaran. Dalam dua bulan terakhir, kedua wilayah tersebut dilaporkan tidak mendapatkan curah hujan, sehingga petugas gabungan harus bekerja ekstra keras memadamkan api hingga dini hari.
Kondisi lahan yang kering membuat upaya pemadaman menjadi semakin berat. Di sisi lain, kebakaran juga menimbulkan asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Bahkan, kondisi udara yang memburuk mendorong Pemkot Samarinda mengeluarkan rekomendasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah di wilayah terdampak. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak.
Persoalan kekeringan juga meluas ke sektor pemenuhan air bersih. BPBD mencatat sumur-sumur bor milik warga yang selama ini menjadi sumber air komunal telah mengering.
Situasi tersebut memaksa pemerintah melakukan langkah darurat untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Dampak intrusi air laut terhadap sumber air baku turut memperumit pemenuhan kebutuhan air bersih.
Air yang masih dapat dialirkan ke permukiman warga pun hanya diperuntukkan bagi kebutuhan nonkonsumsi, seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Tak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga mengancam sektor pertanian. Dari sekitar 500 hektare lahan persawahan yang terancam gagal panen atau puso, baru sekitar 50 persen yang berhasil mendapatkan aliran air.
Untuk membantu mempertahankan lahan pertanian, air irigasi dimanfaatkan dari ceruk bekas tambang atau void yang kualitas airnya telah diuji oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda.
BPBD juga terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk memetakan sumber air baku serta mencari solusi penanganan kekeringan yang berdampak terhadap pertanian.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Suwarso berharap OMC dapat kembali dilaksanakan secara berkelanjutan, meskipun pembentukan awan saat ini dinilai masih terbatas.
“Meski pembentukan awan sempat kecil, namun kami tetap berharap OMC dihadirkan kembali secara berkelanjutan di Samarinda,” pungkasnya.
BPBD berharap rekomendasi pelaksanaan OMC dapat kembali ditindaklanjuti oleh pihak berwenang bersama BMKG. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan kelayakan teknis, sementara penanganan karhutla, distribusi air bersih, serta penyelamatan lahan pertanian perlu terus berjalan secara bersamaan. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
