benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong penambahan realisasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengungkapkan, pihaknya telah memanggil PT Pertamina Patra Niaga guna membahas persoalan distribusi dan keterbatasan pasokan BBM yang masih dikeluhkan masyarakat.
Dari pertemuan tersebut, Pertamina Patra Niaga mengupayakan agar realisasi penyaluran BBM di Kaltim pada 2026 dapat ditingkatkan hingga mendekati 600.000 kiloliter (KL), dari kuota resmi yang berada di kisaran 510.000 KL.
“Kita minta lebih dari itu. Pihak Patra Niaga mengusahakan kuota aktualnya nanti bisa mencapai sekitar 600.000 KL pada tahun 2026 ini,” ujar Seno Aji, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Seno, kebutuhan BBM di Bumi Etam jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemprov Kaltim sebelumnya telah mengusulkan kuota BBM 2026 sekitar 1 juta KL, tetapi alokasi yang disetujui hanya berkisar separuh dari usulan tersebut.
Kesenjangan antara kebutuhan dan kuota yang tersedia dinilai perlu segera ditangani agar distribusi energi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Pemprov Kaltim berharap penambahan realisasi pasokan dapat mengurangi antrean kendaraan yang mengular di SPBU. Namun, upaya tersebut juga memerlukan kepastian penyaluran agar kebutuhan BBM di berbagai wilayah dapat terpenuhi secara konsisten.
Tak hanya berdampak terhadap masyarakat, keterbatasan pasokan juga menjadi kendala bagi pengembangan investasi SPBU di Kaltim.
Seno menyebut, sejumlah pengusaha berminat membangun SPBU baru. Akan tetapi, ketidakpastian pasokan membuat rencana investasi tersebut sulit direalisasikan karena berisiko mengganggu kelangsungan operasional usaha.
Ia mencontohkan, SPBU dengan kapasitas penyaluran 10.000 liter berpotensi mengalami kerugian apabila pasokan yang diterima hanya 5.000 liter. Kondisi tersebut membuat kapasitas usaha tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sementara biaya operasional tetap berjalan.
Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong penyelesaian persoalan ketimpangan antara kuota yang ditetapkan dan realisasi pasokan di lapangan. Kepastian distribusi dinilai penting, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun memberikan kepastian usaha bagi calon investor.
Seno berharap komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mengupayakan peningkatan pasokan hingga mendekati 600.000 KL dapat direalisasikan sehingga persoalan antrean panjang BBM tidak terus berulang. “Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Meski demikian, target peningkatan pasokan tersebut masih berupa upaya yang dijanjikan penyedia. Realisasi penyaluran dan dampaknya terhadap antrean di SPBU akan menjadi penentu apakah tambahan pasokan benar-benar mampu menjawab persoalan BBM di Kaltim. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
