benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menyoroti lambannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga pertengahan tahun dinilai belum menunjukkan capaian optimal.
Sorotan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke UPTD Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim Wilayah Balikpapan beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Banggar DPRD Kaltim menyampaikan tiga catatan penting yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti guna mendongkrak pendapatan daerah.
Pertama, DPRD mendorong evaluasi terhadap skema kerja sama Pelabuhan Kariangau agar porsi bagi hasil yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih proporsional dan memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.
Kedua, legislatif meminta pemerintah daerah mengawal penyelesaian berbagai kewajiban pihak ketiga yang masih tertunda, khususnya yang berkaitan dengan aset daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan kewajiban pada aset Hotel Royal Suite di Balikpapan.
Selain itu, Banggar juga menyoroti belum tersedianya basis data yang lengkap terkait alat berat di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi Pajak Alat Berat (PAB) yang hingga kini masih berada di kisaran 25 persen.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mempertanyakan capaian pendapatan daerah yang dinilai masih jauh dari target. Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara rinci penyebab rendahnya realisasi tersebut.
“Kemarin kita rapat Banggar, realisasi pendapatan kita baru 34 sekian persen. Kami ingin tahu sedetail-detailnya, ada apa, kenapa, atau memang sudah biasa seperti itu di bulan-bulan seperti ini?” ujar Ananda.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan evaluasi diperlukan agar pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat realisasi pendapatan serta menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.
Melalui berbagai catatan tersebut, DPRD Kaltim berharap optimalisasi PAD dapat dilakukan secara lebih serius sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.(*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Endah Agustina
