benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berpotensi memengaruhi sejumlah program pengembangan perpustakaan dan literasi di daerah. Meski demikian, layanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan melalui optimalisasi anggaran yang tersedia serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kepala DPK Kaltim, Lisa Hasliana, mengatakan penyesuaian anggaran di tingkat Perpusnas merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi fiskal. Menurutnya, pemerintah daerah menghormati kebijakan tersebut dan tetap mendukung Perpusnas menjalankan program-program prioritas nasional.
“Pengurangan anggaran di tingkat pusat ini tentunya akan berdampak pada sejumlah program yang selama ini mendukung pengembangan perpustakaan di daerah,” ujar Lisa, Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi adalah berkurangnya dukungan pembangunan maupun penguatan kapasitas perpustakaan di daerah. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperlambat peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Selain itu, kebijakan tersebut juga diperkirakan berpengaruh terhadap pencapaian Standar Nasional Perpustakaan, proses akreditasi, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang salah satu indikatornya berkaitan dengan kualitas dan pemerataan layanan perpustakaan.
“Hal ini juga bisa berdampak pada upaya pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, proses akreditasi, hingga peningkatan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang salah satu indikatornya adalah kualitas dan pemerataan layanan perpustakaan,” katanya.
Lisa menambahkan, penghentian bantuan buku bermutu dari pemerintah pusat juga berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas, khususnya bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, serta perpustakaan sekolah yang selama ini memanfaatkan program tersebut.
Menurutnya, ketersediaan koleksi buku yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan budaya literasi dan mendorong naiknya Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat.
Tak hanya itu, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) juga diperkirakan ikut terdampak. Program tersebut selama ini tidak hanya berfokus pada penyediaan koleksi buku, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, promosi perpustakaan, hingga berbagai kegiatan literasi.
Meski menghadapi tantangan tersebut, DPK Kaltim memastikan akan terus mengoptimalkan sumber daya yang ada agar pelayanan perpustakaan tetap berjalan dengan baik.
Pihaknya juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, komunitas literasi, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menjaga keberlanjutan program pengembangan literasi di Kalimantan Timur. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
