benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai harus menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin, Mas’ud menyampaikan hal tersebut setelah memimpin Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, itu dihadiri jajaran DPRD Kaltim, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Forkopimda, kepala perangkat daerah serta sejumlah undangan.
Menurut Hasanuddin, pesan utama yang disampaikan Presiden berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Pesan Presiden tentu menjadi perhatian kita di daerah. Intinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan juga harus memberikan manfaat nyata, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.
Kaltim Diminta Dapat Nilai Tambah dari SDA
Hasanuddin menilai pesan tersebut semakin relevan bagi Kaltim yang memiliki sumber daya alam melimpah sekaligus berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong swasembada energi.
Menurutnya, posisi Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil energi harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.
“Kalimantan Timur selama ini memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional. Karena itu, kita berharap kebijakan swasembada energi juga memberikan ruang yang semakin besar bagi daerah, termasuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menilai pembangunan sektor energi tidak cukup hanya menjadikan Kaltim sebagai daerah penghasil atau pemasok bahan baku. Hilirisasi dinilai penting agar kekayaan sumber daya alam dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar di daerah.
Empat Pedoman Pemerintahan
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan empat pedoman yang menjadi dasar kerja Kabinet Merah Putih. Pertama, menjalankan amanat UUD 1945. Kedua, menjaga dan melindungi kepentingan inti nasional, termasuk kekayaan bangsa.
Ketiga, pemerintah diminta segera mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat. Keempat, seluruh kebijakan harus menempatkan kepentingan rakyat serta masa depan generasi penerus sebagai orientasi utama.
Presiden juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah di sektor pangan. Delapan komoditas disebut telah mencapai swasembada, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, bawang merah, jagung, telur ayam dan cabai rawit.
Sementara daging sapi, daging kerbau, bawang putih dan kedelai masih terus didorong menuju swasembada. Pemerintah juga menyampaikan langkah penguatan ketahanan energi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian nasional.
Kemerdekaan Harus Terasa di Masyarakat
Hasanuddin menegaskan, berbagai arah kebijakan nasional tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi agar kebijakan nasional tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kaltim.
Ia juga mengingatkan agar peringatan HUT ke-81 RI tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.
“Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata. Tugas kita sekarang memastikan masyarakat merasakan pembangunan, memperoleh kesempatan yang lebih baik dan kesejahteraannya terus meningkat,” pungkas Hasanuddin. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Endah Agustina
