benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang ramai diperbincangkan publik. Melalui akun media sosial pribadinya, ia menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi atas penggunaan anggaran tersebut.
Rudy mengaku mengikuti berbagai kritik dan tanggapan masyarakat yang muncul dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai reaksi publik merupakan bentuk kepedulian terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Sebagai gubernur, saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan bahkan kritik yang keras,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih baik ke depan. Menurutnya, kegaduhan yang terjadi tidak lepas dari kurang optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” tambahnya.
Rudy menjelaskan, anggaran Rp25 miliar tersebut bersumber dari APBD Kaltim Tahun 2025 dan telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Kendati demikian, ia menegaskan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.
Ia memaparkan, anggaran tersebut mencakup 57 item kegiatan yang tersebar di sejumlah fasilitas, mulai dari rumah jabatan gubernur, kantor gubernur, hingga rumah jabatan wakil gubernur.
Untuk rumah jabatan gubernur sendiri, dialokasikan sekitar Rp12 miliar yang mencakup rehabilitasi bangunan dan pengadaan interior. Di dalamnya termasuk beberapa item yang menuai sorotan, seperti akuarium air laut dan kursi pijat.
Sementara itu, anggaran sekitar Rp8,2 miliar digunakan untuk ruang kerja gubernur, dan Rp4,9 miliar untuk rumah jabatan wakil gubernur. Sisanya dialokasikan untuk fasilitas lain di kawasan gubernuran, seperti Gedung Olah Bebaya, guest house, serta Lamin Etam.
Sorotan publik menguat setelah mencuatnya pengadaan kursi pijat senilai sekitar Rp125 juta dan akuarium air laut hampir Rp200 juta, yang dinilai tidak mendesak.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menyatakan kesiapannya untuk menanggung sendiri biaya fasilitas yang dianggap kontroversial itu.
“Saya akan menanggung secara pribadi item seperti kursi pijat dan akuarium air laut,” tegasnya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa biaya pembangunan struktur utama rumah jabatan gubernur hanya sekitar Rp3 miliar, sementara sisanya digunakan untuk fasilitas penunjang yang diklaim memiliki fungsi publik.
Sebagai langkah perbaikan, Rudy memastikan seluruh paket kegiatan akan dievaluasi ulang dan diaudit secara terbuka. Ia ingin memastikan penggunaan anggaran dapat diawasi secara transparan oleh masyarakat.
Selain itu, ia berjanji akan menata kembali kebijakan penggunaan fasilitas pimpinan agar lebih efisien dan berpihak pada kepentingan publik.
“Masukan dan kritik adalah bentuk cinta masyarakat terhadap Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
