benuakaltim.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama seluruh perguruan tinggi memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program Gratispol. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), khususnya bagi mahasiswa baru.
Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyusul munculnya keluhan mengenai penagihan UKT kepada mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Samarinda, meski mereka masuk dalam sasaran program bantuan pendidikan Gratispol.
Menurut Sarkowi, persoalan tersebut lebih disebabkan belum sinkronnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak kampus mengenai mekanisme penyaluran bantuan, bukan karena adanya masalah pada program Gratispol itu sendiri.
“Persoalan ini saya lihat lebih kepada koordinasi. Kalau masih ada hal-hal yang belum sinkron, pemerintah daerah dan pihak kampus harus segera duduk bersama untuk mencari solusi agar mahasiswa tidak menjadi korban kebingungan,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, kepastian jadwal pencairan dana bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Dengan adanya informasi yang jelas, kampus dapat memberikan penyesuaian waktu pembayaran UKT hingga bantuan dari pemerintah diterima.
“Kalau pemerintah sudah menyampaikan kapan dana akan dicairkan, kampus bisa menyesuaikan tenggat pembayaran. Dengan begitu, mahasiswa tidak perlu khawatir karena ada kesepahaman antara kedua belah pihak,” katanya.
Sarkowi juga mengingatkan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Karena itu, menurutnya, skema pelaksanaan program perlu disesuaikan melalui komunikasi yang intensif agar tidak mengganggu arus kas masing-masing kampus.
“Koordinasi harus terus diperkuat supaya program Gratispol berjalan baik, kampus tetap bisa menjalankan operasionalnya, dan pemerintah juga dapat mengelola proses penyaluran anggaran dengan tertib,” jelas politikus Partai Golkar tersebut.
Selain itu, ia menilai efektivitas rapat koordinasi juga perlu ditingkatkan. Sarkowi berharap setiap perguruan tinggi mengirimkan perwakilan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat tanpa harus menunggu pembahasan lanjutan.
“Jangan sampai hanya mengirim perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Kampus juga harus proaktif agar pelaksanaan Gratispol berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa,” tegasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
