benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kalimantan Timur mendapat perhatian dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, meminta sekolah menengah negeri memberikan ruang yang lebih besar bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, program pendidikan gratis yang dijalankan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, akses masuk ke SMA dan SMK negeri perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Syahariah menilai tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri merupakan hal yang wajar. Namun di sisi lain, kapasitas sekolah yang tersedia masih belum mampu mengakomodasi seluruh calon siswa yang mendaftar setiap tahun.
“Kami memahami mayoritas masyarakat masih menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama. Tetapi harus disadari bahwa kapasitas sekolah negeri tidak tanpa batas. Jumlah ruang kelas dan fasilitas yang tersedia masih terbatas,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut adanya pengelolaan penerimaan siswa baru yang transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas berapa jumlah siswa yang dapat diterima oleh masing-masing sekolah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai kuota penerimaan peserta didik baru. Dengan informasi yang jelas sejak awal, orang tua maupun calon siswa dapat mempertimbangkan pilihan pendidikan lain apabila peluang diterima di sekolah tujuan terbatas.
Syahariah mengungkapkan pesan tersebut telah disampaikan kepada sejumlah kepala SMA dan SMK di Kalimantan Timur. Pihak sekolah diminta untuk menyampaikan daya tampung riil sesuai kapasitas ruang belajar dan fasilitas yang tersedia.
Menurutnya, menerima pendaftaran dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan mengenai batas kuota hanya akan menimbulkan harapan yang berlebihan dan berujung pada kekecewaan masyarakat.
“Kalau memang sekolah hanya mampu menerima sejumlah siswa tertentu, maka sampaikan sejak awal. Masyarakat berhak mengetahui kapasitas riil sekolah agar dapat menyiapkan alternatif pendidikan lainnya,” tegasnya.
Ia berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan secara terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang layak melalui sekolah negeri. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
