benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menata sistem pelayaran kapal wisata di kawasan Maratua, Kabupaten Berau, sebagai langkah antisipasi agar insiden kapal kandas yang merusak terumbu karang tidak terus berulang.
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Raihan Fida Nuzband, mengatakan salah satu upaya yang sedang disiapkan adalah pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Tanjung Batu, Berau.
Menurutnya, keberadaan BLUD tersebut nantinya akan mendukung penyediaan tenaga pemandu lokal yang memahami karakteristik perairan dan lokasi terumbu karang di sekitar Maratua.
“Untuk meminimalisir kejadian serupa ke depan, saat ini sedang dibentuk BLUD di Tanjung Batu, Berau. Nantinya dapat menyediakan pemandu-pemandu lokal yang memahami kondisi perairan sehingga kapal yang masuk bisa diarahkan melalui jalur yang aman,” kata Raihan di Samarinda, Selasa.
Langkah tersebut dinilai penting menyusul kembali terjadinya insiden kapal wisata jenis live on board (LOB) yang kandas di perairan Pulau Maratua pada Jumat (19/6/2026). Peristiwa itu menjadi kasus ketiga dalam kurun sekitar dua bulan terakhir yang mengancam ekosistem bawah laut di kawasan konservasi tersebut.
“Telah terjadi insiden kapal wisata yang kandas di daerah Maratua dan ini merupakan insiden ketiga yang dilaporkan dalam kurun waktu sekitar dua bulan terakhir,” ujarnya.
Raihan menjelaskan, penanganan kasus kerusakan terumbu karang tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Stasiun Tarakan, mengingat kawasan perairan Maratua merupakan wilayah strategis nasional yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah pusat.
Meski demikian, DKP Kaltim tetap memberikan dukungan melalui penyediaan data spasial dan informasi mengenai zona aman pelayaran.
“Pihak pengawas sumber daya kelautan tingkat provinsi tentu terus turut membantu terkait penyediaan peta wilayah dan penentuan zona-zona aman di daerah tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis menilai masih minimnya koordinasi dari pihak kapal wisata dengan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan pelayaran.
“Paling tidak mereka memberikan pemberitahuan ke kecamatan, agar supaya ada pandu yang dapat membawa kapal mereka secara aman,” katanya.
Ia menegaskan, pengetahuan masyarakat lokal mengenai kondisi perairan dan sebaran terumbu karang sangat penting untuk menghindari kapal keluar jalur yang berpotensi merusak ekosistem laut.
Di sisi lain, Subkoordinator Konservasi Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim, Yuliana Nindyasari, menegaskan perlindungan terumbu karang tetap menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kepulauan Derawan dan Maratua.
Dengan pengaturan jalur pelayaran serta keterlibatan pemandu lokal, pemerintah berharap aktivitas wisata bahari dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
