benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan Program GratisPol, khususnya bantuan dana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, tetap menjadi prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 meskipun kondisi fiskal daerah diproyeksikan mengalami penurunan.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan program unggulan di sektor pendidikan tersebut tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi perhatian utama meski ruang fiskal semakin terbatas.
“Meski APBD Kaltim diproyeksikan turun hingga sekitar Rp12 triliun, program andalan Kaltim, GratisPol bantuan dana pendidikan, tetap berjalan tahun depan. Mohon doanya,” ujar Rudy Mas’ud usai rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Pada Tahun Anggaran 2027, APBD Kaltim diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp12,1 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun dan jauh lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp21,74 triliun.
Dengan kondisi tersebut, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim diperkirakan menyusut hampir 45 persen dalam kurun dua tahun terakhir.
Penurunan pendapatan daerah dipengaruhi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) serta menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kondisi itu berdampak pada semakin terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Meski demikian, Rudy menegaskan penyesuaian anggaran akan difokuskan pada program yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sementara program prioritas, khususnya di bidang pendidikan, tetap menjadi perhatian utama.
Untuk menjamin keberlanjutan Program GratisPol, Pemprov Kaltim telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp981 miliar pada APBD 2027. Anggaran tersebut dipastikan tetap tersedia sehingga bantuan dana pendidikan tidak terdampak kebijakan efisiensi belanja daerah.
Sebelumnya, pada APBD 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,38 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan GratisPol bagi pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur.
Melalui program tersebut, mahasiswa memperoleh bantuan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan besaran maksimal Rp5 juta per semester bagi mahasiswa rumpun ilmu sosial dan humaniora, serta hingga Rp7 juta per semester untuk mahasiswa rumpun ilmu eksakta sesuai petunjuk teknis yang diterbitkan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim.
Hingga penyaluran tahap ketiga pada pertengahan 2026, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan dana pendidikan senilai Rp288,5 miliar kepada 63.603 mahasiswa aktif di 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Timur.
Universitas Mulawarman menjadi perguruan tinggi dengan jumlah penerima terbesar, yakni Rp61,1 miliar untuk 12.938 mahasiswa. Disusul Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebesar Rp39 miliar bagi 7.713 mahasiswa, Politeknik Negeri Samarinda Rp13,9 miliar untuk 3.655 mahasiswa, serta Institut Teknologi Kalimantan menerima Rp12,4 miliar bagi 3.572 mahasiswa.
Pemprov Kaltim berharap keberlanjutan Program GratisPol mampu menjaga akses pendidikan tinggi bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Benua Etam meski daerah menghadapi tantangan penurunan pendapatan. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
