benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027 mulai berdampak terhadap pembahasan anggaran di lingkungan DPRD Kaltim. Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran operasional Sekretariat DPRD (Setwan) yang dinilai tidak lagi mencukupi untuk mendukung seluruh aktivitas kedewanan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan, usulan anggaran operasional Setwan yang semula mencapai sekitar Rp400 miliar hingga Rp500 miliar mengalami pemangkasan signifikan hingga tersisa sekitar Rp100 miliar lebih.
Menurutnya, angka tersebut jauh dari kebutuhan riil untuk menjalankan seluruh agenda DPRD selama satu tahun anggaran.
“Ini rapat lanjutan terkait pembahasan anggaran. Di anggaran kesekretariatan DPRD untuk operasional ternyata kita masih kurang. Awalnya kita mengajukan sekitar Rp400 miliar sampai Rp500 miliar sesuai kebutuhan kegiatan satu tahun, tetapi setelah dilakukan efisiensi hanya tersisa sekitar Rp100 miliar lebih,” kata Hasanuddin usai rapat pembahasan KUA-PPAS.
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran yang tersedia terlebih dahulu terserap untuk memenuhi kebutuhan wajib atau mandatori, seperti pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), pemeliharaan gedung, serta biaya operasional dasar lainnya.
Setelah seluruh kebutuhan tersebut dihitung, anggaran yang tersisa dinilai tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.
“Setelah dihitung untuk kebutuhan mandatori seperti gaji ASN, maintenance gedung, dan lainnya, ternyata anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Ini berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan dewan,” ujarnya.
Hasanuddin menilai keterbatasan anggaran tersebut berpotensi menghambat tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Bahkan, sejumlah kegiatan yang bersifat wajib seperti reses, sosialisasi peraturan daerah (Sosper), sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang), hingga penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) terancam tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
“Reses saja anggarannya tidak cukup, padahal itu kegiatan mandatori. Begitu juga sosper, sosbang, sampai penyusunan raperda. Bahkan kebutuhan dasar seperti makan minum dalam kegiatan juga ternyata masih kurang,” jelasnya.
Karena itu, DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan penambahan alokasi anggaran operasional Setwan sebelum pembahasan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dirampungkan.
Hasanuddin mengatakan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih terus dilakukan. Bahkan Sekretaris DPRD dijadwalkan berkoordinasi langsung dengan Gubernur Kaltim sebelum finalisasi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Kami berharap TAPD bisa memikirkan hal ini. Sebelum kita membahas 46 SKPD, persoalan operasional DPRD juga harus menjadi perhatian. Tadi malam Bu Sekwan akan berkomunikasi dengan Pak Gubernur sebelum KUA-PPAS difinalisasi,” katanya.
Ia menambahkan proses pembahasan APBD 2027 masih berlangsung hingga September mendatang, sehingga masih terdapat ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran agar operasional DPRD tetap berjalan optimal.
“Kita masih berproses sampai September. Karena itu kami meminta agar kebutuhan operasional DPRD bisa dibantu dan dipertimbangkan kembali,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
