benuakaltim.co.id, BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar bisa “naik kelas”.
Ia meminta perbankan swasta dan pelaku industri tidak sekadar mencari keuntungan bisnis di Berau, melainkan aktif memberikan pendampingan hingga suntikan modal CSR bagi produk lokal.
Hal tersebut disampaikan Sri Juniarsih usai menghadiri kegiatan workshop kolaboratif yang diselenggarakan oleh Diskoperindag bersama Dekranasda, pelaku usaha, NGO, serta sektor perbankan.
“Kegiatan ini mendorong para pelaku UMKM kita untuk mengangkat produk mereka supaya lebih bernilai. Perlu pendampingan, pelatihan, hingga bantuan support modal ke depannya ketika produk mereka di-upgrade,” ujar Sri Juniarsih, Sabtu (22/8/2026).
Sri Juniarsih menyoroti peran perbankan swasta yang dinilainya masih kalah agresif dibanding Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara dalam membina UMKM.
“Peran pionir bank swasta diminta menjadi pionir dan tidak hanya fokus menggaet nasabah, tetapi wajib menyalurkan dana CSR secara terarah untuk UMKM,” imbuhnya.
Lalu menurutnya kesamaan visi kehadiran perusahaan swasta dan NGO harus selaras dengan program pemerintah guna mendongkrak kualitas serta daya saing ekonomi kreatif daerah.
Dalam hal peningkatan kualitas, Sri Juniarsih mencontohkan pengembangan busana batik khas Berau yang dikenakannya.
Menurutnya, sentuhan desain dan pengemasan (packaging) yang matang mampu melipatgandakan nilai jual suatu produk.
“Saya mendorong pelaku UMKM jangan hanya jual kain saja. Kalau cuma jual kain harga Rp500.000, hasilnya tidak seberapa. Tapi kalau bekerja sama dengan desainer, harganya bisa naik jadi Rp1,5 juta, Rp2 juta, bahkan ada yang Rp6 juta. Ini yang ingin kita angkat supaya masyarakat sejahtera,” tegasnya.
Bupati Berau juga menyinggung potensi batik bermotif Meratua dan Kepulauan Derawan yang sempat dipajang di panggung Grand Indonesia, Jakarta, dan berpeluang menembus pasar internasional.
“Saya mendorong dinas terkait untuk mengusulkan skema royalty bagi daerah atas karya yang mengangkat identitas lokal tersebut,” imbuhnya.
Terkait usulan fasilitas UMKM Center atau food court terpadu, Sri Juniarsih membeberkan bahwa lahan seluas 2 hektar sebenarnya telah disiapkan di area DPMPTSP.
“Proyek yang masuk dalam program prioritas Creative Hub tersebut saat ini sedang berjalan secara bertahap seiring penyesuaian efisiensi anggaran daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Ramli
