benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meminta persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU segera ditangani. Salah satu hal yang menjadi sorotan yakni dugaan berkurangnya kuota BBM untuk Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, kuota BBM untuk kebutuhan masyarakat sebelumnya telah diberikan kepada Pertamina. Namun, realisasi pasokan di lapangan dinilai belum sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
“Kita sudah memberikan kuota itu kepada Pertamina. Nah, kita juga mempertanyakan kenapa kuota ini kok dikurangi begitu ya,” kata Seno, Kamis (10/9/2026).
Menurut Seno, apabila pasokan tidak segera dikembalikan sesuai kuota, antrean kendaraan di SPBU berpotensi terus terjadi. Kondisi tersebut dinilai akan semakin membebani masyarakat.
“Kami ingin Pertamina supaya memenuhi kuota tersebut. Karena kalau tidak, maka antrean akan terus panjang,” tegasnya.
Pemprov Kaltim pun terus membangun komunikasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Koordinasi dilakukan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina EP dan Pertamina Patra Niaga.
Seno menargetkan persoalan tersebut dapat segera diselesaikan. Ia berharap dalam waktu sekitar satu pekan, kuota BBM Kaltim sudah dapat dikembalikan.
“Ini komunikasi terus berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini tetap bisa dikembalikan. Kalau enggak dikembalikan, maka Kalimantan Timur akan berdampak,” ujarnya.
Seno menilai persoalan pasokan BBM datang pada saat yang kurang tepat karena kondisi ekonomi Kaltim juga tengah menghadapi tekanan.
Ia menyinggung penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berdampak terhadap aktivitas usaha dan kesempatan kerja di daerah.
“Sudah RKAB kita turun semua, masyarakat banyak pengangguran, sekarang tambah lagi kekurangan BBM. Kami mendorong Pertamina agar tidak melakukan pengurangan kuota ini,” tuturnya.
Menurutnya, BBM memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Tidak hanya kendaraan pribadi, pasokan bahan bakar juga berkaitan dengan mobilitas, distribusi barang hingga roda perekonomian.
Karena itu, Pemprov Kaltim meminta penyaluran BBM di SPBU dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan. “Yang penting adalah kuota di pompa-pompa bensin diberikan sesuai dengan yang ada,” katanya.
Mengenai munculnya dugaan adanya mafia BBM di balik antrean panjang, Seno tidak ingin membuat kesimpulan tanpa adanya bukti.
Ia mengatakan Pemprov Kaltim belum memiliki data maupun bukti yang cukup untuk memastikan dugaan tersebut.
“Dugaan mafia? Saya tidak bisa menjelaskan dugaan mafia karena kami belum punya bukti apa pun,” ucapnya.
Saat ini, Pemprov Kaltim memilih memusatkan perhatian pada persoalan pasokan dan distribusi. Koordinasi dengan BPH Migas serta Pertamina terus dilakukan agar kuota BBM segera kembali normal.
Pemprov Kaltim berharap langkah tersebut mampu mengurai antrean SPBU sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
