SAMARINDA – Di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berharap dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) juga bisa menyentuh persoalan krisis air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berharap bantuan penanganan karhutla yang dikabarkan mencapai sekitar Rp20 miliar dan diterima Pemprov Kaltim dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sumur bor di kawasan yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
Menurut Andi Harun, kebutuhan tersebut cukup mendesak, terutama di kawasan intake Bentuas, Makroman, hingga Palaran yang selama ini menghadapi persoalan ketersediaan air bersih.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Pemkot Samarinda belum menerima bantuan yang dimaksud. Meski demikian, pemerintah kota telah lebih dahulu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sejak menetapkan status darurat karhutla.
“Pemkot Samarinda telah mengusulkan agar provinsi mengalokasikan bantuan tersebut untuk pengadaan sumur bor di wilayah krisis air bersih seperti kawasan intake Bentuas, Makroman, dan Palaran,” ujar Andi Harun di Samarinda, Kamis (29/10/2026).
Ia menegaskan, dukungan dari pemerintah provinsi tidak harus diberikan dalam bentuk transfer dana atau bantuan tunai. Pemkot Samarinda juga terbuka apabila bantuan direalisasikan melalui program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun penyediaan peralatan.
“Bantuan tidak harus berupa uang tunai, Pemkot siap menerima dalam bentuk program yang dikerjakan langsung oleh provinsi maupun dalam wujud peralatan,” katanya.
Andi Harun berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dapat diperluas. Sebab, penanganan karhutla tidak semestinya mengabaikan persoalan lain yang juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, dukungan anggaran antarpemerintah daerah diperlukan agar penanganan bencana dan pembangunan tetap berjalan beriringan, tanpa membebani kemampuan keuangan masing-masing daerah.
“Pemprov Kaltim diharapkan dapat bersinergi dengan kabupaten/kota tidak hanya dalam isu karhutla, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan pembiayaan pembangunan daerah,” tuturnya.
Pemkot Samarinda berharap usulan tersebut mendapat perhatian Pemprov Kaltim sehingga bantuan yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih luas, baik untuk memperkuat penanganan karhutla maupun memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang masih mengalami krisis. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
