benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pengadaan satu unit kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2025 terus menuai sorotan. Kebijakan di era kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud itu menjadi perbincangan luas, termasuk di tingkat nasional.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menyatakan kendaraan tersebut dibeli untuk menjaga kehormatan dan citra Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas kedinasan.
Namun, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan mewah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat yang dinilai masih mendesak.
“Kalau berbicara soal marwah, yang seharusnya diutamakan adalah martabat rakyat. Ketika masih banyak jalan rusak dan masyarakat kesulitan, pembelian mobil mewah tentu menjadi polemik,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Politikus PAN itu menilai pejabat publik semestinya mengedepankan prinsip kesederhanaan, terutama saat kondisi fiskal daerah sedang mengalami penyesuaian.
“Di masa penghematan seperti sekarang, tidak tepat jika pejabat menonjolkan fasilitas berlebihan. Uang rakyat sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” katanya.
Demmu bahkan menyinggung perbandingan harga kendaraan dinas gubernur dengan kendaraan Presiden RI yang disebutnya memiliki nilai lebih rendah. Menurutnya, kesederhanaan justru dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
“Jadi menggunakan uang rakyat ini untuk fasilitas dirinya dalam melayani rakyat jangan berlebihan. Nanti rakyat tidak mau menyapa kalau terlalu mewah mobilnya. Rakyat itu bisa enggan menyapa karena terlalu bagus mobilnya, takut lecet,” ucapnya sembari tersenyum.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci pengadaan tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2025. Pasalnya, saat itu sempat ada pernyataan bahwa tidak akan ada lagi pengadaan kendaraan dinas baru.
“Ketika sudah ada pernyataan tidak ada pengadaan mobil dinas, kami berpegang pada itu. Karena itu bagian dari komitmen efisiensi,” jelasnya.
Lebih jauh, Demmu menyarankan agar anggaran sebesar Rp8,5 miliar dialihkan untuk sektor yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, bantuan bagi petani dan nelayan, hingga peningkatan layanan kesehatan.
Ia juga menilai sektor pendidikan layak menjadi prioritas, khususnya untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
“Kalau melihat skala prioritas, lebih baik anggaran itu digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak agar kualitas sumber daya manusia meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, apabila pemerintah berencana mengadakan fasilitas bernilai besar, sebaiknya dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui dan dapat memberikan tanggapan.
“Kalau memang ingin mengadakan fasilitas seperti itu, sampaikan secara terbuka. Dengarkan respons masyarakat. Karena mandat ini hanya lima tahun,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
