benuakaltim.co.id, BERAU – Praktik perburuan hiu secara ilegal di kawasan konservasi perairan Bumi Batiwakkal, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mendadak memicu sorotan tajam dan kemarahan publik.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Sutami, menegaskan aparat penegak hukum harus bertindak tanpa kompromi serta menjatuhkan sanksi paling berat kepada para pelaku yang nekat merusak biota laut tersebut. Langkah tegas ini dinilai sangat vital, sebab aksi kriminal tersebut tak cuma menghancurkan ekosistem bahari, tetapi juga mencoreng reputasi Berau sebagai salah satu destinasi konservasi laut tercantik di Kalimantan Timur.
Reaksi keras legislator ini mencuat usai petugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kawasan Delta dan Perairan Sekitarnya (KDPS) Pulau Derawan sukses meringkus para pelaku di lapangan. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim gabungan mengamankan seorang nelayan asal Semporna, Malaysia, yang beraksi bersama rekannya ber-KTP Kalimantan Utara saat memburu hiu hanya untuk dijadikan umpan penangkapan.
Sutami mendesak agar seluruh proses hukum berjalan maksimal tanpa pandang bulu demi memberikan efek jera yang nyata, sekaligus menjadi gertakan keras bagi siapa pun yang berniat menjarah laut Berau.
“Jangan sampai kasus seperti ini dianggap biasa. Harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku agar ada efek jera. Berau memiliki kekayaan laut yang harus dijaga bersama,” ujar Sutami dengan nada tegas, Selasa (21/7/2026).
Terbongkarnya aksi nekat nelayan asing dan warga luar daerah ini, menurut Sutami, menjadi tamparan keras yang membuktikan masih bolongnya sistem pengawasan di perairan setempat. Oleh karena itu, ia meminta instansi terkait untuk segera membenahi celah tersebut dengan menggenjot frekuensi patroli, terutama di titik-titik rawan perburuan liar.
Ia menekankan strategi menjaga kedaulatan laut tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan perairan, lanjutnya, sama sekali tidak boleh bersifat pasif atau sekadar menunggu adanya laporan dari warga yang masuk ke meja petugas.
Sebaliknya, pengamanan ketat harus dijalankan secara rutin, terencana, dan berkesinambungan dengan melibatkan aparat keamanan laut di semua tingkatan.
“Kami berharap pengawasan di laut bisa lebih diperketat. Jika memang ada jaringan atau kelompok yang secara sengaja mengeksploitasi hiu, tentu harus diusut hingga tuntas,” tegasnya.
Sutami mengingatkan hiu memegang peranan krusial sebagai predator puncak dalam memelihara rantai makanan dan keseimbangan ekosistem laut. Jika aksi pembantaian hiu dibiarkan melenggang tanpa penanganan serius, dampak buruknya bakal merembet ke kelestarian industri perikanan hingga mengancam masa depan sektor pariwisata bahari Berau.
Di akhir keterangannya, ia menyerukan ajakan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya nelayan lokal, untuk pasang badan memproteksi laut dan tidak terlibat dalam perburuan satwa yang dilindungi.
“Kami berharap praktik perburuan hiu ilegal di perairan Berau dapat dihentikan, sehingga kekayaan laut daerah ini tetap terjaga untuk generasi mendatang,” pungkas Sutami. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
