benuakaltim.co.id, BERAU – Peningkatan suhu ekstrem akibat fenomena El Nino memicu lonjakan ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur. Pemkab Berau mencatat titik panas (hotspot) di wilayah Kaltim kini telah melonjak tajam hingga menyentuh 277 titik.
Kondisi kritis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla bersama jajaran Forkopimda dan perwakilan perusahaan swasta setempat.
Sri Juniarsih menegaskan situasi lapangan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi atensi khusus dari Presiden hingga kementerian terkait.
“Risiko Karhutla di tengah panas El Nino ini sangat tinggi. Baru saja kita lakukan pemadaman di Kampung Lahanan, Kecamatan Teluk Bayur, dan beberapa titik lainnya. Kaltim saat ini mengepung dengan 277 titik panas,” kata Sri Juniarsih dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Dalam paparannya, Sri Juniarsih membeberkan sejumlah kendala krusial yang dihadapi tim gabungan penanganan Karhutla, yang terdiri dari BPBD, TNI-Polri, Damkar, Manggala Agni, hingga relawan. Selain lokasi titik api yang jauh dan sulit dijangkau, jumlah sarana dan prasarana (sarpras) pemadam saat ini dinilai sangat terbatas dibandingkan dengan luas wilayah yang rentan.
“Sarpras yang ada sekitar 52 unit tersebar di 13 kecamatan. Itu belum mencukupi ketika insiden terjadi secara bersamaan. Kami juga menghadapi krisis sumber air dan keterbatasan BBM untuk operasional armada di lapangan,” bebernya.
Melihat kondisi anggaran Pemkab yang sedang mengalami efisiensi, Sri Juniarsih secara terbuka meminta para pimpinan perusahaan swasta di sektor perkebunan sawit, konsesi hutan, hingga pertambangan untuk tidak tinggal diam.
“Saya meminta, mengetuk hati, dan mengajak komitmen seluruh perusahaan untuk turun tangan. Bantuan personel, peralatan, hingga BBM sangat kami butuhkan untuk tim yang bekerja siang malam di lapangan,” tegas Sri Juniarsih.
Ia mengingatkan, perusahaan yang diwakili oleh utusan tanpa kewenangan mengambil keputusan untuk segera menyatukan komitmen melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Pihaknya memastikan tidak ragu memberikan apresiasi bagi perusahaan yang aktif. Sebaliknya, sanksi tegas dan penegakan hukum akan diberlakukan bagi pihak yang lalai menjaga kawasan konsesinya.
Ancaman Karhutla, lanjut Sri Juniarsih, bukan sekadar bencana lingkungan biasa. Jika tidak ditanggulangi bersama, dampaknya akan merusak kesehatan masyarakat, melumpuhkan transportasi, hingga merosotnya perekonomian daerah. Ia bahkan menyinggung memori tahun 2019 lalu, di mana kabut asap pekat sempat melumpuhkan aktivitas penerbangan di Berau.
“Kita sedang bertransisi meningkatkan sektor pariwisata. Salah satu syarat utamanya adalah kelancaran penerbangan. Kalau Karhutla berulang seperti tahun 2019 hingga pesawat tidak bisa mendarat, semua program pariwisata akan terkendala,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata kesiapsiagaan, Pemkab Berau sebelumnya telah menerbitkan SK Bupati Berau Nomor 301 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering, serta Himbauan Bupati Berau Nomor 300.2.3/587/BPBD tertanggal 11 Agustus 2026. Mengingat kondisi darurat ini, Pemkab Berau juga mengambil keputusan tegas untuk membatalkan agenda keramaian Manuntung Jukung dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Berau.
“Acara Manuntung Jukung kita tiadakan agar situasi lebih kondusif. Sebagai gantinya, pendistribusian ikan tetap dilakukan ke 13 kecamatan untuk diolah di rumah warga masing-masing. Kami minta perusahaan juga ikut berpartisipasi menyokong program ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
