benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai serius menyiapkan langkah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan.
Upaya tersebut dibahas dalam Diskusi Putaran 3 Forum Konsultasi Daerah (FKD) yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (19/8/2026) kemarin.
Forum yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim bersama lembaga kerja sama pembangunan Jerman, GIZ, itu membahas arah transformasi ekonomi Kaltim, baik dalam jangka pendek hingga 2029 maupun skenario pembangunan menuju 2045.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan transformasi ekonomi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Perusahaan, masyarakat sipil hingga sektor perbankan harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan hasil pembahasan dalam forum tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di lingkungan dunia usaha.
Sejumlah asosiasi strategis turut didorong mengambil peran, di antaranya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), hingga Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT).
KADIN misalnya, diharapkan memasukkan agenda transformasi ekonomi ke dalam rencana bisnis anggotanya. Sementara APINDO diarahkan memperkuat hubungan antara dunia industri dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
“Jadi, tadi semua pihak menyatakan bahwa tentu siap mendukung rencana transformasi ekonomi Kaltim dan tentu siap berkolaborasi. Itu yang kita perlukan, komitmen, kolaborasi di dalam pelaksanaan transformasi ekonomi di Kaltim,” ujar Sri Wahyuni saat ditemui, Kamis (20/8/2026).
Transformasi juga diarahkan pada sektor pertambangan agar tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. FKTT diminta mulai mengintegrasikan rencana reklamasi, pengelolaan pascatambang, serta konsep transisi berkeadilan bagi pekerja dalam perencanaan perusahaan.
Sementara di sektor perkebunan, GAPKI didorong menjaga peningkatan produktivitas kelapa sawit dengan tetap memperhatikan praktik produksi berkelanjutan serta komitmen terhadap pencegahan deforestasi.
Pemerintah juga menyoroti kesiapan kawasan industri sebagai bagian dari strategi menarik investasi baru. Pengelola kawasan industri seperti PT Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) didorong memperkuat utilitas dan memenuhi standar kawasan agar semakin kompetitif di mata investor.
Sri menegaskan, penguatan sektor ekonomi baru menjadi bagian penting dari upaya Kaltim mempersiapkan masa depan daerah setelah dominasi sektor pertambangan mulai dikurangi.
Ke depan, strategi tersebut akan diarahkan pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki nilai tambah, khususnya hilirisasi komoditas yang dapat diperbarui.
Dengan demikian, transformasi ekonomi Kaltim diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan, tetapi juga menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan hingga 2045. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
