benuakaltim.co.id, BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian cukup baik.
Di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berhasil menembus angka 94 persen.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya, pemerintah daerah mengklaim ada upaya serius dalam menjaga ritme pembangunan, mendorong ekonomi kerakyatan, hingga memperkuat daya saing investasi di daerah.
Capaian ini disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Berau, Selasa (31/3/2026) kemarin siang di ruang rapat gabungan Sekretariat DPRD Berau.
Di hadapan para anggota dewan, Gamalis menegaskan, LKPJ bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi cermin utuh kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berjalan.
“LKPJ ini merupakan kewajiban kepala daerah untuk disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk laporan atas program yang telah dijalankan selama satu tahun,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, laporan tersebut merangkum pelaksanaan berbagai program strategis yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026—dokumen yang menjadi arah utama pembangunan Berau dalam lima tahun terakhir.
Dalam paparannya, Pemkab Berau menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif.
“Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan peningkatan investasi menjadi prioritas utama daerah,” jelas Gamalis.
Langkah ini dinilai penting, terutama untuk memperluas kesempatan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global maupun nasional.
Tak hanya itu, strategi pembangunan juga diklaim sejalan dengan visi kepala daerah untuk mewujudkan Berau yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing.
Pendekatan yang digunakan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.
Dari sisi keuangan, realisasi APBD 2025 mencapai Rp5,07 triliun dari total anggaran Rp5,36 triliun. Capaian ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi.
Namun, Pemkab Berau menegaskan bahwa keberhasilan tidak semata diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Anggaran tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan utama daerah, mulai dari penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup baik, dengan tetap berfokus pada program prioritas serta penanganan isu strategis,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Gamalis juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas perangkat daerah.
Ia memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai telah bekerja keras dan menjaga soliditas, sehingga penyusunan LKPJ dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Berau yang telah bekerja keras, sehingga LKPJ ini dapat disampaikan tepat waktu kepada DPRD Berau,” katanya.
Menurutnya, capaian kinerja pemerintah daerah tidak lepas dari sinergi antarinstansi dalam menjalankan program-program pembangunan. Meski mencatatkan capaian positif, Pemkab Berau tetap membuka ruang evaluasi.
LKPJ yang disampaikan menjadi bahan bagi DPRD untuk memberikan catatan, kritik, maupun rekomendasi terhadap jalannya pemerintahan. Masukan dari legislatif dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.
“Kami harapkan DPRD dapat memberikan masukan konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan daerah ke depan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
