benuakaltim.co.id, BERAU – Urusan keselamatan kebakaran di Kabupaten Berau tampaknya masih menyimpan bom waktu yang cukup mencemaskan.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau, Rakhmadi Pasarakan, secara gamblang membongkar fakta mengejutkan mengenai kesiapan sistem proteksi kebakaran di berbagai gedung area perkantoran, perhotelan, hingga fasilitas publik.
Rakhmadi mengungkapkan ketersediaan sarana seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran di lapangan saat ini masih jauh dari kata ideal. Ia mengkhawatirkan, beberapa gedung yang sudah dilengkapi fasilitas tersebut justru tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal saat situasi darurat terjadi.
“Ada kejadian juga di satu lokasi, APAR-nya ada, cuma penjaga malamnya tidak bisa menggunakan. Nah, ini penting juga untuk kantor-kantor,” ujar Rakhmadi, Jumat (29/5/2026).
Kata dia, berdasarkan hasil inspeksi berkala yang dilakukan oleh pihak Disdamkarmat sepanjang tahun 2023 hingga 2024
“Mayoritas gedung pemerintahan maupun swasta dinilai belum memenuhi standar keamanan kualifikasi kebakaran yang memadai,” imbuhnya.
Dari sektor perhotelan dan badan usaha di Berau, Rakhmadi blak-blakan menyebutkan bahwa entitas yang benar-benar siap dan mengantongi standar serta sistem mumpuni masih bisa dihitung dengan jari.
Ia merincikan kategori gedung dengan status kesiapan standar dan sarpras kebakaran. Untuk perhotelan baru Hotel Mercury yang dinilai memenuhi standar dan memiliki sistem manajemen proteksi kebakaran yang mumpuni.
Pada sektor BUMN, PT PLN (Persero) menjadi instansi yang dinilai paling siap, baik dari sisi sarana prasarana maupun kesiapan SDM-nya. BUMD & Instansi Pemkab mayoritas belum berfungsi optimal, bahkan banyak fasilitas pemadam yang posisinya masih tersegel dan belum pernah diuji coba.
Lalu untuk sektor Swasta dengan gedung berlantai, sebagian besar masih perlu peningkatan mendasar, salah satu yang dinilai cukup memperhatikan adalah Berau Coal.
Saat disinggung mengenai kondisi proteksi kebakaran di pusat pemerintahan, seperti Kantor Bupati Berau, Rakhmadi tidak menampik bahwa kondisinya pun belum berfungsi sama sekali.
“Ya begitulah. Semuanya. Baik APAR-nya, hidran-nya, MCFA (Master Control Fire Alarm)-nya, nozzle-nya, selangnya. Dan saya tanya juga siapa SDM-nya? Operator-operatornya? Sampai masih tersegel sih sampai sekarang ini, saking enggak pernah dicek,” tuturnya.
Ia menegaskan, pengadaan hidran kota ataupun pemeliharaan sistem proteksi gedung sebenarnya merupakan kewenangan bersama yang bisa dianggarkan melalui pos Damkar, Dinas PUPR, maupun Dinas Perkim sesuai dengan regulasi yang mencakup wilayahnya.
Lebih lanjut, Rakhmadi mengingatkan para pengelola gedung dan instansi untuk mulai menghitung perbandingan asas manfaat secara logis.
“Berapa besar biaya investasi untuk pencegahan (pelatihan SDM dan perawatan alat), dibandingkan dengan total kerugian masif jika gedung beserta isinya runtuh menjadi abu akibat kebakaran,” imbuhnya.
Rakhmadi berharap seluruh instansi segera menindaklanjuti rekomendasi teknis yang telah dikeluarkan Disdamkarmat.
Sebab menurutnya pembentukan rencana kontingensi serta pelatihan berkala bagi petugas keamanan (security), cleaning service, hingga staf kantor dinilai menjadi kunci utama yang tidak bisa ditawar lagi.
“Walaupun kita punya peralatan, tapi kalau kita tidak membangun sistem, tidak mempersiapkan sumber daya, tidak melatih orang, ya tidak ada gunanya juga. Yang perlu kita bangun itu kesadaran,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
