benuakaltim.co.id, BERAU– Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa terkait prioritas penggunaan anggaran di Kalimantan Timur mendapat respons langsung dari pimpinan legislatif.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyebutkan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi merupakan kritik membangun bagi lembaga perwakilan rakyat tersebut.
Ia menilai tuntutan tersebut lahir dari keresahan nyata yang dirasakan masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Ananda menyatakan, pihaknya menyambut baik masukan dari para mahasiswa. Menurutnya, kritik tersebut berfungsi sebagai pengingat bagi DPRD untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Masyarakat, teman-teman mahasiswa juga sudah menyampaikan kritikan yang membangun menurut saya, dan menjadi pecutan juga untuk kami di lembaga DPRD agar dari fungsi pengawasannya bisa lebih maksimal lagi,” ujar Ananda, Kamis (23/4/2026).
Ia menambahkan, keresahan masyarakat sangat beralasan, terutama mengingat keterbatasan ruang fiskal dan anggaran pembangunan saat ini.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya efektivitas penganggaran. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat menuntut agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh program prioritas yang berdampak langsung bagi warga.
“Tentunya masyarakat ingin program penganggaran itu yang memang menjadi prioritas yang langsung terkena dampaknya ke masyarakat,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai sikap partai terhadap tuntutan demonstran, Ananda menegaskan bahwa PDI Perjuangan bersikap terbuka.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus melalui mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.
“PDI Perjuangan ya sangat terbuka dengan tuntutan yang disampaikan. Kami siap, tapi kan ada mekanisme. Mekanismenya kan tidak bisa sendiri,” pungkasnya. (*)
Reporter:Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
