benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkirakan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,1 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp3,05 triliun dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun.
Proyeksi tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Kaltim, Senin (27/7/2026), yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan penurunan proyeksi APBD dipengaruhi oleh penyesuaian pada sejumlah komponen pendapatan daerah yang berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah provinsi.
“Penyesuaian dilakukan karena ada beberapa faktor dari sisi pendapatan daerah. Setelah dilakukan perhitungan, hasil penyesuaiannya menunjukkan tren penurunan sehingga memengaruhi proyeksi APBD tahun depan,” ujarnya.
Menurut Sri, salah satu sumber pendapatan yang masih diandalkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun 2027, PAD diperkirakan berada pada kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
Selain itu, perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga menjadi faktor yang memengaruhi penurunan kemampuan pendanaan daerah. Berkurangnya dana transfer membuat pemerintah harus menyesuaikan rencana belanja agar tetap sejalan dengan kapasitas keuangan yang tersedia.
Di sisi lain, penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor juga diperkirakan mengalami penurunan. Sri mengatakan kebijakan pemberian insentif bagi kendaraan listrik turut memberikan dampak terhadap penerimaan pajak daerah.
“Adanya insentif untuk kendaraan listrik juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor,” katanya.
Dengan proyeksi APBD sebesar Rp12,1 triliun, Pemprov Kaltim bersama DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap program dan kegiatan yang akan dibiayai pada Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah memastikan penyusunan anggaran akan difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah penyesuaian kapasitas fiskal daerah.
Adapun angka APBD tersebut masih bersifat proyeksi awal dan berpotensi mengalami perubahan selama proses pembahasan KUA-PPAS berlangsung hingga ditetapkannya APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
