benuakaltim.co.id, SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti kurangnya keterbukaan dalam penyampaian data keuangan Bankaltimtara, khususnya terkait angka kredit macet dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar, Kamis (23/4/2026).
Dalam forum tersebut, Andi Harun yang akrab disapa AH mengaku telah berulang kali meminta penjelasan terkait total kredit bermasalah. Namun hingga RUPS berakhir, data tersebut tidak disampaikan kepada para pemegang saham.
“Saya katakan, mumpung hari ini RUPS, sampaikan kepada kita berapa total kredit macet di BPD. Karena kami meyakini jumlahnya jauh lebih besar dari yang diketahui publik,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Ketiadaan data tersebut, menurutnya, memunculkan dugaan adanya upaya menutup-nutupi kondisi riil keuangan bank. Bahkan, hal itu menjadi salah satu alasan Pemkot Samarinda menyampaikan dissenting opinion (DO) dalam forum tersebut.
“Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa, satu-satunya yang pantas adalah dugaan secara sengaja persero menutup-nutupi jumlah kredit macet yang sesungguhnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, AH juga menyoroti pembagian laba perseroan yang dinilai belum transparan. Ia mengungkapkan, dari total laba yang diperoleh, hanya sekitar 52 persen yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.
Sementara itu, sisanya dialokasikan ke beberapa pos, seperti cadangan sekitar 29 persen, dana pembangunan 17 persen, serta kesejahteraan sebesar 2 persen.
“Pemegang saham berhak tahu, 100 persen laba itu digunakan untuk apa. Dividen hanya 52 persen, sisanya ke mana saja? Termasuk dana pembangunan dan kesejahteraan itu,” katanya.
Menurutnya, tanpa penjelasan rinci, komposisi pembagian laba tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi publik. Ia pun mengingatkan pentingnya transparansi untuk menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau tidak transparan, jangan salahkan publik jika mempertanyakan bahkan menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam penggunaan dana ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Endah Agustina
