benuakaltim.co.id, BERAU– Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan teguran keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau.
Ia meminta para pejabat tidak hanya bekerja di balik meja, terutama dalam menangani persoalan krusial seperti stunting.
Hal tersebut ditegaskan Bupati dalam arahannya terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Sri Juniarsih menekankan bahwa optimalisasi anggaran mandatory spending harus berdampak nyata pada kualitas layanan masyarakat.
Sri Juniarsih menyoroti penanganan stunting yang menurutnya memerlukan kerja sama lintas sektor yang lebih agresif. Ia meminta instansi terkait seperti DPPKBP3A, Dinas Kesehatan, hingga aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk “jemput bola”.
“Supaya kegiatan tersebut tidak gugur kewajiban, tidak sekadar mengeluarkan anggaran, tetapi betul-betul fokus kepada orang yang mengalami stunting,” tegas Sri Juniarsih, Jumat (17/4/2026).
Ia juga menginstruksikan Wakil Bupati Berau selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk lebih sering turun ke lapangan.
“Saya meminta kepada Ketua Stunting, Bapak Wakil Bupati, untuk rajin turun ke bawah. Melihat, berkomunikasi, dan jemput bola. Jangan hanya laporan di atas kertas,” tambahnya.
Selain masalah kesehatan, Bupati perempuan pertama di Berau ini juga menyinggung soal reformasi birokrasi digital. Ia mengingatkan para ASN bahwa esensi jabatan mereka adalah melayani, bukan dilayani.
Ia meminta seluruh OPD peka terhadap keluhan masyarakat yang beredar di media sosial maupun media massa.
“Seluruh OPD yang ada itu adalah pelayan. Kita semua yang ada di sini adalah sebagai pelayan, tidak ada yang ‘dirajakan’. Masyarakat adalah raja kita,” kata Sri Juniarsih dengan nada bicara yang tegas.
Ia mengakui terkadang kritik dari masyarakat terasa tidak nyaman untuk dibaca. Namun, ia menegaskan bahwa kritik tersebut adalah suara hati masyarakat yang harus segera direspons dengan tindakan nyata.
“Walaupun kita membaca kadang kurang nyaman, tapi kita harus segera koordinasi. Antisipasi apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Ingat sumpah jabatan kita, mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkasnya.
Penyusunan RKPD 2027 ini diharapkan menjadi tonggak penguatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial yang berkeadilan di Kabupaten Berau. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
