benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperluas akses kelistrikan melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil dapat menikmati layanan listrik sekaligus mendukung pemerataan pembangunan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengatakan berdasarkan hasil sinkronisasi data bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, masih terdapat 13 desa yang belum teraliri jaringan listrik PLN. Desa-desa tersebut juga termasuk dalam wilayah yang belum memperoleh layanan internet.
“Data yang kami sinkronkan bersama Diskominfo menunjukkan dari 23 desa yang belum memiliki akses internet, sebanyak 13 desa juga belum terjangkau jaringan listrik PLN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari 13 desa tersebut, sebanyak sembilan desa telah masuk dalam Program Lisdes yang sedang dipersiapkan. Sementara empat desa lainnya akan diusulkan pada tahap pelaksanaan berikutnya.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Dinas ESDM Kaltim dan Diskominfo Kaltim yang berlangsung di Kantor Dinas ESDM Kaltim sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi.
Bambang mengakui pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah masih menghadapi berbagai kendala, terutama kondisi geografis dan proses perizinan.
“Beberapa lokasi memiliki akses yang cukup sulit. Selain itu, pembangunan jaringan juga harus melalui proses perizinan karena sebagian jalurnya melintasi kawasan hutan,” jelasnya.
Untuk tahun 2027, Pemprov Kaltim menargetkan sebanyak 44 desa menjadi sasaran Program Lisdes. Sembilan desa yang telah dijadwalkan memperoleh pembangunan jaringan listrik meliputi Long Duhung, Pulau Miang, Tanjung Pagar, Ujoh Halang, Betung, Dasaq, Muara Geloan, Penawang, dan Kelompok Baru.
Menurut Bambang, sinergi antara Dinas ESDM dan Diskominfo menjadi langkah penting agar pembangunan jaringan listrik dapat berjalan beriringan dengan perluasan akses telekomunikasi di wilayah pedesaan.
“Kami ingin pembangunan kelistrikan dan telekomunikasi saling mendukung sehingga masyarakat desa tidak hanya memperoleh akses listrik, tetapi juga konektivitas digital yang lebih baik. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan layanan publik di seluruh Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
