benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, SLB, dan MA di Kalimantan Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain proses distribusi yang belum berjalan, lokasi produksi seragam juga menjadi perhatian karena sebagian besar masih dikerjakan di luar daerah, terutama di Jawa Timur.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kualitas hasil produksi serta kemampuan penyedia dalam memenuhi kebutuhan seragam dalam jumlah besar.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan standar kualitas yang seragam agar seluruh siswa menerima produk dengan mutu yang sama.
“Pertimbangannya adalah kualitas dan kapasitas produksi. Selama ini kualitas yang memenuhi standar masih banyak berasal dari Jawa Timur dan satu daerah lainnya. Kami tentu ingin melibatkan penjahit lokal, tetapi kualitas yang dihasilkan juga harus seragam,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Rahmat menjelaskan, kebutuhan seragam Gratispol mencapai lebih dari 63 ribu paket sehingga membutuhkan kemampuan produksi dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut dinilai masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha konveksi di daerah.
“Pertanyaannya apakah penjahit lokal mampu memproduksi ribuan seragam dalam waktu yang bersamaan. Itu yang masih kami pertimbangkan agar distribusi tidak semakin terlambat,” katanya.
Ia mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah mengkaji kemungkinan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal. Namun, mekanisme pengadaan yang berlaku saat ini menggunakan sistem paket lengkap sehingga setiap penyedia bertanggung jawab menyediakan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan.
“Paket pengadaan tidak hanya seragam, tetapi juga termasuk tas dan sepatu. Karena itu untuk setiap bidang, baik SMA maupun SMK, hanya ada satu perusahaan pemenang tender,” jelasnya.
Disdikbud berharap ke depan kapasitas industri konveksi lokal terus berkembang sehingga mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah dalam skala besar tanpa mengurangi standar kualitas yang ditetapkan.
Sementara itu, proses distribusi seragam Gratispol diperkirakan berlangsung secara bertahap pada Agustus hingga September 2026. Selama menunggu bantuan pemerintah, sebagian orang tua memilih membeli seragam secara mandiri agar anak-anak tetap dapat mengikuti ketentuan sekolah sejak awal tahun ajaran.
Program Gratispol sendiri merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat melalui penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis bagi siswa baru.
DISTRIBUSI BERTAHAP, UTAMAKAN VALIDASI DATA
Disdikbud Kaltim memastikan penyaluran seragam sekolah gratis dalam program Gratispol akan dilakukan secara bertahap. Meski tahun ajaran 2026/2027 telah dimulai, proses distribusi masih menunggu penyelesaian validasi data peserta didik dari masing-masing sekolah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan pemerintah sebenarnya menargetkan pembagian seragam dapat dilakukan lebih awal. Namun, proses tersebut harus melalui tahapan verifikasi agar jumlah penerima dan ukuran seragam sesuai dengan data riil siswa.
“Kami tentu ingin seragam bisa dibagikan lebih cepat. Tetapi kami juga harus memastikan seluruh data yang diterima benar dan kualitas seragam tetap sesuai standar. Jangan sampai terburu-buru, tetapi justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Menurut Armin, hingga kini masih terdapat sejumlah sekolah yang belum menyelesaikan pendataan siswa baru. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum dapat menetapkan jumlah pasti seragam yang harus diproduksi.
Ia menegaskan, seluruh proses pengadaan mengacu pada data resmi yang dikirimkan sekolah. Pasalnya, data tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban dalam penyaluran bantuan.
“Kalau data yang disampaikan sekolah belum valid, tentu kami tidak bisa memaksakan produksi. Kami harus memastikan tidak ada siswa yang tertinggal maupun menerima ukuran seragam yang tidak sesuai,” katanya.
Selain memastikan keakuratan data, Disdikbud juga memberi perhatian terhadap mutu produk yang akan diterima para siswa. Pemerintah tidak ingin percepatan distribusi berdampak pada menurunnya kualitas bahan maupun hasil jahitan seragam.
Armin menjelaskan, pengadaan seragam Gratispol melibatkan beberapa penyedia, namun seluruh proses produksi baru dapat berjalan optimal setelah data penerima dinyatakan lengkap.
“Kami ingin siswa menerima seragam yang nyaman dipakai dan sesuai ukuran. Karena itu kualitas tetap menjadi prioritas selain ketepatan sasaran,” jelasnya.
Saat ini, sebagian siswa telah mengenakan seragam baru yang dibeli secara mandiri oleh orang tua, sementara sebagian lainnya masih menggunakan seragam lama atau pakaian bebas sesuai kebijakan sekolah sambil menunggu bantuan pemerintah.
Disdikbud Kaltim juga tengah menyusun evaluasi agar proses penyaluran program Gratispol pada tahun mendatang dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi aspek akurasi data maupun kualitas pengadaan.
“Kami sedang mencari formulanya supaya ke depan distribusi bisa lebih cepat, tetapi tetap aman dari sisi administrasi dan kualitas barang yang diterima siswa,” tutup Armin. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
