benuakaltim.co.id, BERAU– Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus berupaya melakukan normalisasi drainase demi mengantisipasi ancaman banjir.
Namun, langkah ini menemui tantangan berat akibat kondisi defisit anggaran hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan.
Kepala Bidang SDA dan Cipta Karya DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengungkapkan saat ini fokus utama dinas bukan lagi pada mengejar progres penambahan volume fisik yang besar, melainkan mempertahankan fungsionalitas drainase yang sudah ada.
“Untuk progres naik itu sepertinya hampir tidak ada dalam keadaan seperti ini. Kita cuma mempertahankan saja yang memang sudah berjalan supaya tambah lancar lagi,” ujar Hendra Pranata saat dikonfirmasi, Rabu (6/5/2026).
Hendra menjelaskan, banyak saluran air atau parit di wilayah perkotaan mengalami penyumbatan. Oleh karena itu, normalisasi menjadi prioritas utama untuk memastikan aliran air tetap lancar.
Meski demikian, rencana perbaikan drainase di beberapa titik, termasuk wilayah kampung, masih harus menunggu kepastian alokasi anggaran. Hendra mengakui, defisit anggaran yang terjadi cukup berdampak pada perencanaan.
“Kita masih tunggu kepastian dulu karena defisit anggaran ini kan luar biasa. Kalau untuk lanjutan perbaikan dalam kota masih ada, tapi di bagian mananya kita tunggu dulu,” imbuhnya.
Selain persoalan anggaran daerah, faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM dan material bangunan turut menjadi batu sandungan. Hendra menyebutkan, harga solar yang naik hingga tiga kali lipat sangat memberatkan pihak penyedia jasa atau kontraktor.
Kondisi ini membuat DPUPR harus ekstra selektif dalam menentukan titik pengerjaan agar hasil yang dicapai tetap maksimal di tengah keterbatasan.
“BBM naik, harga material juga naik. Kalau kita paksakan mulai sekarang, belum tentu penyedia sanggup mengerjakan dengan maksimal. Kita lebih baik (mengerjakan) sedikit tapi maksimal daripada dipaksakan semua jalan tapi hasilnya tidak bagus,” tegas Hendra.
Beberapa proyek kecil di bawah Rp 500 juta, seperti di daerah Gunung Tabur, wilayah pesisir, dan Buyung-Buyung, tetap diupayakan berjalan meski porsinya menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
