Anggaran Laundry Rp450 Juta, Pemprov Kaltim Sebut Bukan Khusus Pakaian Kepala Daerah

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany saat jumpa pers di ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026). (FOTO: Aditya Setiawan)

benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan penjelasan terkait isu anggaran jasa laundry sebesar Rp450 juta yang sempat dikaitkan dengan kebutuhan pribadi kepala daerah.

Dalam jumpa pers di ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026), Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany menyampaikan klarifikasi terkait jasa cuci pakaian kepala daerah yang ramai tersebut.

Astri menegaskan, angka tersebut merupakan total kebutuhan dari berbagai item operasional, bukan semata untuk mencuci pakaian gubernur maupun wakil gubernur.

Baca Juga :  Rudy Mas’ud Ungkap Arahan KPK, Pendidikan Antikorupsi Harus Dimulai dari Ruang Kelas

Menurutnya, anggaran tersebut telah disusun sejak akhir 2025 berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan dirinci secara transparan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

“Angka itu merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan, bukan hanya untuk pakaian kepala daerah,” jelasnya.

Ia memaparkan, penggunaan anggaran mencakup jasa pencucian berbagai perlengkapan rumah jabatan dan fasilitas penunjang, seperti karpet, gorden, bed cover, sprei, hingga perlengkapan jamuan resmi seperti taplak meja dan penutup kursi.

Baca Juga :  Bappeda Kaltim Dorong Penajaman Prioritas Program di Tengah Tekanan Fiskal

Dirinya pun menegaskan, seluruh pengelolaan aset dan anggaran telah melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang berlapis.

“Semua kegiatan sudah melalui prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga terbuka terhadap evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Faisal mengungkapkan, komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi informasi publik, sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat akibat informasi yang belum sepenuhnya utuh

Baca Juga :  Bappeda Kaltim Dorong Penajaman Prioritas Program di Tengah Tekanan Fiskal

“Informasi yang beredar di media sosial seringkali terpotong dan tidak utuh. Karena itu, kami hadir untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan berbasis data,”

Terakhir, dirinya mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Kami juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik demi membangun kepercayaan masyarakat di Kaltim. (*)

Reporter: Aditya Setiawan

Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha