benuakaltim.co.id, BERAU – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengkritik kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwacanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Dedy Okto Nooryanto kebijakan yang memungkinkan ASN bekerja dua hari dari mana saja dan tiga hari dari kantor justru dapat menimbulkan masalah baru, terutama dalam hal pengawasan kinerja pegawai.
“Niatnya itu apa urgensinya, kalau urgensinya soal listrik saja, ya masalahnya bukan di situ,” ungkapnya Selasa (8/4/2025).
“Tapi kalau pegawai disuruh kerja tiga hari di kantor, lalu dua hari dari mana saja, itu bukan kerja namanya. Bisa saja mereka malah keluyuran,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau lebih penting buat kebijakan pengawasan dan ketegasan pimpinan dalam mengontrol pegawainya serta mempertanyakan efektivitas efisiensi listrik menjadi alasan utama kebijakan ini.
“Menurut saya, pemakaian listrik tetap akan ada, baik di kantor maupun di rumah,” singkatnya.
Sebab menurutnya Kementerian terkait saat ini memang lagi banyak melakukan efisiensi, tentang pemakaian listrik hingga turunan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Tapi kan di mana-mana orang kerja pasti pakai listrik, di rumah juga tetap pakai listrik. Jadi menurut saya ini tidak masuk akal kebijakan WFA,” bebernya.
Selain berpeluang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Berau seenaknya menjalankan tugas pemerintahan dari manapun, kepercayaan masyarakat terhadap pegawai negeri menjadi menurun.
“Karena ini mencakup kepercayaan masyarakat kepada OPD terkait dan pegawai yang terlibat bekerja di situ. Sehingga ini harus segera diperhatikan maksimal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Yogi Wibawa
