benuakaltim.co.id, SAMARINDA— Banyaknya lulusan SMK kesehatan di Kalimantan Timur belum sepenuhnya sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor kesehatan.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya jumlah tenaga siap kerja yang dihasilkan sekolah vokasi setiap tahun.
Persoalan tersebut mengemuka saat prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan calon asisten tenaga kesehatan dari SMK Kesehatan di Samarinda, belum lama ini.
Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 28 SMK bidang kesehatan yang tersebar di Kalimantan Timur. Sekolah-sekolah tersebut memiliki berbagai jurusan, mulai dari asisten keperawatan, kefarmasian, teknologi medik hingga kesehatan gigi.
Setiap tahunnya, ratusan siswa lulus dengan bekal sertifikasi kompetensi dan kesiapan kerja di bidang kesehatan. Namun, peluang kerja yang tersedia dinilai belum mampu menampung seluruh lulusan tersebut.
“Ruang untuk calon asisten tenaga kesehatan itu memang belum terbuka banyak. Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ujar Surasa.
Menurutnya, secara infrastruktur layanan kesehatan, Kaltim sebenarnya memiliki cukup banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Akan tetapi, tidak semua fasilitas tersebut rutin membuka formasi tenaga baru.
Selain itu, faktor geografis dan preferensi pribadi lulusan juga menjadi kendala tersendiri dalam penyerapan tenaga kerja. Banyak lulusan SMK kesehatan berasal dari kabupaten dan kota tertentu dengan harapan bisa bekerja di daerah asalnya.
“Kalau ada lowongan di kabupaten lain, belum tentu mereka ambil. Faktor jarak dan preferensi juga berpengaruh terhadap pilihan mereka,” jelasnya.
Surasa menilai rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK tidak semata-mata disebabkan faktor kompetensi. Ia justru menyebut kualitas lulusan SMK di Kaltim cukup baik dan mampu bersaing.
Hal itu tercermin dari capaian indeks kebekerjaan lulusan SMK Kaltim yang mencapai sekitar 89,6 persen pada 2025 dan masuk dalam 10 besar nasional.
Meski demikian, ia mengakui kondisi di lapangan masih menunjukkan lulusan SMK menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran yang cukup tinggi secara nasional.
“Karakteristik pengangguran lulusan SMK itu bukan hanya karena belum kompeten, tetapi juga karena variabel lain seperti ketersediaan formasi dan pilihan kerja,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong adanya keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak untuk membuka peluang kerja bagi lulusan SMK, khususnya bidang kesehatan. Mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri hingga organisasi seperti Kadin dinilai perlu berkolaborasi menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi lulusan.
Menurutnya, di tengah kebijakan pendidikan gratis dan terbukanya akses melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, banyak lulusan SMK yang tetap memilih langsung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.
Namun tanpa dukungan lapangan kerja yang memadai, lulusan siap kerja tersebut berpotensi tidak terserap secara optimal.
“Ini menjadi tantangan bersama. Pendidikan vokasi tidak hanya soal mencetak lulusan kompeten, tetapi bagaimana memastikan mereka benar-benar mendapatkan ruang di dunia kerja,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Endah Agustina
