Pemprov Kaltim Genjot Dolphin Tambat, Antisipasi Tabrakan Kapal di Jembatan Mahakam

Jembatan Mahulu. (FOTO: Dok. Pribadi)

benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pembangunan infrastruktur dolphin tambat sebagai upaya konkret menekan potensi kecelakaan kapal di kawasan bawah Jembatan Mahakam yang selama ini dikenal rawan insiden.

Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Ahmad Maslihuddin, menjelaskan bahwa langkah tersebut difokuskan pada penataan arus lalu lintas kapal agar lebih tertib, terutama di titik krusial di sekitar jembatan.

“Fokus kami saat ini bagaimana memastikan pergerakan kapal di area rawan bisa lebih terkontrol. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas pendukung sistem penggolongan kapal, sehingga risiko tabrakan dapat ditekan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Baca Juga :  HUT ke-22 Tagana, Dinsos Kaltim Perkuat Kapasitas Personel Tanggap Bencana

Percepatan pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektor yang membahas penataan alur pelayaran di Sungai Mahakam. Pemerintah ingin memastikan sistem transportasi perairan berjalan lebih aman dan terstruktur.

Maslihuddin mengungkapkan, urgensi pembangunan pelindung jembatan tidak lepas dari tingginya angka kecelakaan yang terjadi. Hingga Maret 2026, Jembatan Mahakam I tercatat telah mengalami 24 kali insiden tabrakan tongkang, mayoritas melibatkan kapal pengangkut batu bara.

“Bahkan pada kejadian 8 Maret lalu, fender pelindung jembatan mengalami kerusakan akibat tabrakan. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” jelasnya.

Baca Juga :  Data Desa Belum Akurat, Target Desa Mandiri Kaltim Terancam Tersendat

Selain faktor kepadatan lalu lintas sungai, intensitas aktivitas angkutan batu bara juga turut meningkatkan potensi kecelakaan. Dalam periode Februari 2025 hingga Maret 2026 saja, terdapat enam kejadian serupa di kawasan tersebut.

Tak hanya di Jembatan Mahakam I, ancaman juga terjadi di Jembatan Mahakam Ulu yang tercatat mengalami dua kali insiden tabrakan dalam waktu berdekatan pada awal 2026.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kaltim tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik semata. Evaluasi terhadap kebijakan jalur pelayaran juga terus dilakukan agar lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.

Baca Juga :  HUT ke-22 Tagana, Dinsos Kaltim Perkuat Kapasitas Personel Tanggap Bencana

“Kami juga meninjau ulang regulasi jalur pelayaran, supaya bisa menyesuaikan dengan dinamika pergerakan kapal yang cukup tinggi,” tambahnya.

Dishub Kaltim memastikan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait, termasuk operator pelayaran dan instansi teknis lainnya, guna menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (*)

Reporter: Aditya Setiawan

Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *