benuakaltim.co.id, BERAU– Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Rudi P Mangunsong, angkat bicara mengenai kondisi kesehatan finansial Perumda Air Minum Batiwakkal.
Rudi menilai, perusahaan pelat merah tersebut saat ini berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan akibat beban operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan.
Dalam keterangannya, Rudi menganalogikan kondisi Perumda Batiwakkal seperti pepatah ‘hidup segan mati tak mau’. Hal ini dipicu oleh tarif air minum yang tidak pernah mengalami penyesuaian selama bertahun-tahun, meskipun biaya produksi terus merangkak naik.
“Artinya ini luar biasa, PDAM itu masih bisa bertahan dalam kondisi yang memang di bawah harga jual dari biaya-biaya produksinya. Dijual lebih rendah di bawah harga produksi,” ujar Rudi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/5/2026).
Rudi mengungkapkan keheranannya mengapa Perumda Batiwakkal masih mampu bertahan hingga saat ini. Setelah ditelusuri, ternyata perusahaan tersebut mengandalkan pendapatan dari sambungan rumah (SR) baru sebagai penopang operasional, bukan dari margin penjualan air itu sendiri.
Menurutnya, model bisnis seperti ini tidak sehat dan tidak seimbang (balance) dalam jangka panjang. “Dia mengandalkan dari sambungan rumah. Ini yang salah. Artinya ada kegiatan lain yang dijadikan penopang. Artinya ini kan tidak balance,” tegasnya.
Guna menyelamatkan perusahaan dan memastikan pelayanan air bersih tetap maksimal kepada masyarakat, Rudi sepakat bahwa perlu ada langkah berani berupa penyesuaian tarif. Namun, ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak pukul rata kepada seluruh pelanggan.
Rudi menyarankan adanya sistem klaster atau penggolongan berdasarkan kemampuan ekonomi pelanggan.
“Saya secara pribadi sependapat penyesuaian tarif, dalam konteks mungkin ada klaster-klaster dulu. Mungkin golongan rumah tangga (menengah ke atas) atau golongan industri, itu dulu kita kenakan,” jelas Rudi.
Ia menambahkan, untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, tarif sebaiknya tetap dipertahankan agar tidak membebani ekonomi mereka.
Sebelum kebijakan ini diterapkan secara permanen, politisi tersebut meminta pihak Perumda Batiwakkal untuk melakukan uji coba terlebih dahulu pada sektor-sektor tertentu, seperti hotel dan perusahaan besar.
Selain itu, sosialisasi yang masif dinilai sangat krusial agar masyarakat memahami urgensi dari kebijakan ini dan mulai membiasakan pola hidup hemat air.
“Lakukan sosialisasi, masyarakat itu harus jaga air, jangan boros,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan Perumda Batiwakkal dapat menjadi perusahaan yang sehat secara finansial dan mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada subsidi pemerintah daerah. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
