Bappeda Kaltim Dorong Penajaman Prioritas Program di Tengah Tekanan Fiskal

Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin. (FOTO: Aditya Setiawan)

benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan di tengah kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami tekanan fiskal.

Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan dalam mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat maupun usulan pembangunan dari legislatif.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini dituntut lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga :  Dinkes Kaltim Siapkan Pemantauan ISPA, Dampak Hujan Debu Balikpapan Masih Dikaji

“Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujarnya saat ditemui di Kantor Bappeda Kaltim, Senin (11/5/2026).

Muhaimin menjelaskan, peran pemerintah provinsi bukan hanya menyusun kebijakan pembangunan, tetapi juga memastikan adanya keselarasan antara kebutuhan masyarakat, usulan DPRD, dan arah pembangunan kepala daerah.

Ia menilai sinkronisasi tersebut menjadi langkah penting agar penggunaan anggaran tetap efisien tanpa mengabaikan kepentingan publik.

Baca Juga :  Tinjau RSUD AWS, Rudy Mas’ud Soroti Kepadatan Pasien dan Siapkan Pembenahan Fasilitas

Selain itu, Muhaimin menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur.

“Koordinasi yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program-program strategis di Kalimantan Timur,” katanya.

Ia juga menegaskan efisiensi anggaran seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan pembangunan. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi kesempatan untuk melakukan penataan ulang terhadap prioritas program agar lebih terarah dan realistis.

Baca Juga :  Cegah Kerusakan Karang Terulang, Pemprov Kaltim Siapkan Pengaturan Jalur Kapal Wisata di Maratua

Muhaimin menyebut setiap usulan pembangunan harus memiliki ukuran yang jelas dan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.

“Jangan sampai pembangunan hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi harus mampu mendukung pemerataan dan pertumbuhan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)

Reporter: Aditya Setiawan

Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha