benuakaltim.co.id, BERAU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengeluarkan pernyataan tegas terkait pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah Berau, khususnya jalur laut dan sungai.
Ia menengarai adanya potensi penyelundupan barang terlarang yang memanfaatkan celah pengawasan di terminal-terminal keberangkatan dan kedatangan kapal cepat (speedboat).
Dedy menekankan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh ada titik yang luput dari penjagaan aparat keamanan.
Menurut Dedy, rute perjalanan dari luar daerah, terutama jalur yang menghubungkan Tawau (Malaysia) menuju Tarakan, Kalimantan Utara, dan berlanjut ke Berau, menjadi titik yang paling rawan.
Menurutnya jalur perairan ini diduga kerap disalahgunakan untuk memasukkan barang-barang ilegal.
“Yang berbahaya itu rute sebaliknya. Karena kita tahu barang terlarang itu biasanya masuk dari Tawau ke Tarakan, lalu dari Tarakan masuk lewat jalur laut ke wilayah kita,” ujar Dedy saat memberikan keterangan kepada media, Ahad (22/3/2026).
Ia mengkhawatirkan jika pengawasan longgar, Berau bisa menjadi pasar atau jalur transit utama bagi peredaran barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi muda.
Sebagai langkah konkret, Ketua DPRD Berau ini mendesak agar seluruh instansi terkait, mulai dari Kepolisian hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, segera menempatkan personel di setiap terminal.
Dedy meminta adanya pemeriksaan rutin di setiap titik pemberhentian, baik itu di Tanjung Selor maupun Tanjung Batu.
“Ini harus turun pejabat-pejabatnya, dari kepolisian juga. Jadi, setiap terminal yang disinggahi speedboat Sadewa (dan armada lainnya) harus ada pemeriksaan. Dari Tanjung Redeb diperiksa, nanti di Tanjung Batu turun lagi diperiksa,” tegasnya.
Dedy berharap langkah preventif ini bisa segera dijalankan untuk mencegah terjadinya peristiwa atau kasus hukum besar di masa mendatang.
Ia menilai kolaborasi antar instansi adalah kunci utama dalam menutup celah bagi para pelaku tindak kriminal di wilayah perairan.
“Kita bisa cegah itu dengan menurunkan aparat yang terkait bersama OPD-OPD. Jangan sampai nanti sudah terjadi masalah besar, baru kita bertindak,” pungkasnya. (*)
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Berau untuk memperketat protokol keamanan di pelabuhan guna memastikan wilayah tersebut bersih dari penyelundupan barang terlarang. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
